Dua Kali Presiden Kunjungi Natuna, Mengapa Pejabat Anambas Tak Hadir?

BATAMTODAY.COM, Anambas - Presiden Republik Indonesia Joko‎ Widodo (Jokowi) sudah kali kedua berkunjung ke Kabupaten Natuna. Pada kunjungan pertamanya, 23 Juni 2016 lalu, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Jenderal Badrodin Haiti dan tiga Kepala Staf TNI.

Saat itu, Presiden Jokowi disambut oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun‎ dan Bupati Natuna dan serta kepala daerah lainnya. Adapun agendanya saat itu adalah untuk melihat kondisi pulau terluar di Provinsi Kepri dan menyaksikan penenggelaman kapal ikan asing. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga melakukan rapat terbatas di atas kapal KRI tentang percepatan pembangunan di Natuna.

Sedangkan agenda Presiden Republik Indonesia kali kedua berkunjung ke Natuna, Kamis, 6 Oktober 2016 lalu adalah menyaksikan latihan Angkasa Yudha 2016 dan meresmikan Bandara Ranai, Natuna. Kunjungan Jokowi yang kali kedua ini juga disambut oleh Gubernur Nurdin Basirun, serta beberapa SKPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Kehadiran Presiden Jokowi juga untuk memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Natuna, yang akan dijadikan pangkalan militer untuk menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari gangguan negara asing terhadap wilayah Indonesia yang merupakan daerah perbatasan. Megahnya, Natuna mendapat bantuan berkisar Rp4,7 triliun untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur.

Bicara tentang Kabupaten Natuna, tidak terlepas juga membicarakan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pasalnya, tepat pada 24 Juni 2008 lalu Anambas adalah daerah dari hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna. Sehingga Natuna merupakan Kabupaten induk Anambas.

Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas juga masih berbagi antara Natuna dan Anambas. Bahkan, hingga saat ini tapal batas Natuna dan Anambas belum ditentukan. Bahkan, saat Bupati Natuna Hamid Rizal berkunjung ke Anambas mengatakan, tapal batas ditarik lurus, serta menyinggung mengenai DBH 50:50 antara Anambas dan Natuna.

"Bicara tentang tapal batas, tarik lurus saja dan DBH 50:50 demi kemajuan Anambas dan Natuna," ujar Hamid, beberapa waktu lalu.

Namun, yang menjadi perhatian khusus mengenai Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kunjungan Presiden Republik Indonesia yang sudah dua kali ke Kabupaten Natuna, tak satu pun pejabat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadiri kunjungan tersebut.

Padahal, kunjungan RI 1 tersebut sebuah moment penting untuk memperkenalkan serta menarik perhatian Pemerintah Pusat akan Anambas. Wakil Bupati Kabupaten Anambas Wan Zuhendrayang dikonfirmasi mengatakan, kunjungan Presiden tersebut merupakan acara resmi. Pihaknya mengharapkan adanya undangan.

"Itu kan acara resmi. Lagian momentnya tidak tepat, karena terbentur dengan kegiatan yang sudah diagendakan. Mudah-mudahan beliau (Presiden) turun ke Anambas‎ untuk meresmikan Bandara Jemaja," ujarnya, Jumat (7/10/2016).

Editor: Dardani

---