Bupati Anambas Tegaskan PT KJJ Harus Berhenti Beraktivitas

Bupati Anambas Tegaskan PT KJJ Harus Berhenti Beraktivitas

Oleh : Alfredi Silalahi

Rabu | 13-04-2016 | 16:58 WIB

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Mengingat PT Kartika Jemaja Jaya(KJJ) yang berada di lahan warga pulau Jemaja dengan luas 4 hektare belum memiliki izin dan dokumen yang lengkap, aktivitas pihak perusahaan pun terpaksa dihentikan.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan akan menunggu prosedur dan aturan. Sementara pihak KJJ tersebut hanya mengantongi surat rekomendasi dari kepala wilayah yang harus ditembuskan kepada kepala daerah.

"Mereka hanya punya surat rekomendasi, bukan berarti mereka mempunyai izin dan itu harus ditindaklanjuti lagi ke tahap berikutnya. Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) harus turun ke sana untuk melakukan survei," katanya Rabu (13/04/2016).

Haris menambahkan,pihaknya telah menegaskan kepada perusahaan asing tersebut untuk menghentikan aktivitas apa pun dn menghormati warga yang kontra, agar tidak terjadi keributan dengan warga yang pro.

"Seharusnya pihak perusahaan ini bersosialisasi dulu dengan masyarakat, agar masyarakat memahami dan mengerti tujuan dari mereka. Namun nyatanya mereka tetap ngotot beraktivitas, seharusnya

pihak perusahaan ini bersabar dulu," jelasnya.

Haris pun menerangkan bahwa kewenangan PT KJJ langsung dari Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Daerah di Anambas bersifat netral. Tetapi bila masyarakat tetap tidak setuju, sebaiknya aktivitas harus dihentikan oleh pihak perusahaan.

"Kita masih menunggu prosedur dan aturan yang ada. Saya juga telah meminta perusahaan untuk berhenti. Nah,tak lama kemudian saya mendapat informasi dari Jemaja bahwa saat ini mereka telah menghentikan aktivitas pembibitan itu," terangnya.

Haris menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas 98 persen adalah lautan, sementara daratan hanya 2 persen dan dalam undang-undang telah tercantum mengenai pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar adalah pariwisata dan perikanan.

"Daratan kita hanya 2 persen, bila dilakukan perkebunan seluas 3.605 hektare, berarti daratan kita hanya tinggal 1 persen,sebab daratan kita ini hanya berkisar 6.000 hektare. Maka dari itu, daerah kita ini tidak lah cocok untuk lahan perkebunan, melainkan pariwisata dan perikanan," tegasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Nataru, Polda Kepri Beri Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Cek Kesiapan Pos Pengamanan Operasi Lilin Seligi 2024, Kapolres Bintan: Laksanakan Tugas Sesuai SOP

Bakamla RI Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyeludupan di Perairan Batam

Bapelitbang Bintan Bertransformasi Jadi Bapperida, Diharapkan Jadi Motor Inovasi dan Kemajuan Daerah