Bupati Anambas Tegaskan PT KJJ Harus Berhenti Beraktivitas
Oleh : Alfredi Silalahi
Rabu | 13-04-2016 | 16:58 WIB
Wakil-Bupati-KKA-Abdul-Harr.gif
Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Mengingat PT Kartika Jemaja Jaya(KJJ) yang berada di lahan warga pulau Jemaja dengan luas 4 hektare belum memiliki izin dan dokumen yang lengkap, aktivitas pihak perusahaan pun terpaksa dihentikan.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan akan menunggu prosedur dan aturan. Sementara pihak KJJ tersebut hanya mengantongi surat rekomendasi dari kepala wilayah yang harus ditembuskan kepada kepala daerah.

"Mereka hanya punya surat rekomendasi, bukan berarti mereka mempunyai izin dan itu harus ditindaklanjuti lagi ke tahap berikutnya. Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) harus turun ke sana untuk melakukan survei," katanya Rabu (13/04/2016).

Haris menambahkan,pihaknya telah menegaskan kepada perusahaan asing tersebut untuk menghentikan aktivitas apa pun dn menghormati warga yang kontra, agar tidak terjadi keributan dengan warga yang pro.

"Seharusnya pihak perusahaan ini bersosialisasi dulu dengan masyarakat, agar masyarakat memahami dan mengerti tujuan dari mereka. Namun nyatanya mereka tetap ngotot beraktivitas, seharusnya
pihak perusahaan ini bersabar dulu," jelasnya.

Haris pun menerangkan bahwa kewenangan PT KJJ langsung dari Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Daerah di Anambas bersifat netral. Tetapi bila masyarakat tetap tidak setuju, sebaiknya aktivitas harus dihentikan oleh pihak perusahaan.

"Kita masih menunggu prosedur dan aturan yang ada. Saya juga telah meminta perusahaan untuk berhenti. Nah,tak lama kemudian saya mendapat informasi dari Jemaja bahwa saat ini mereka telah menghentikan aktivitas pembibitan itu," terangnya.

Haris menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas 98 persen adalah lautan, sementara daratan hanya 2 persen dan dalam undang-undang telah tercantum mengenai pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar adalah pariwisata dan perikanan.

"Daratan kita hanya 2 persen, bila dilakukan perkebunan seluas 3.605 hektare, berarti daratan kita hanya tinggal 1 persen,sebab daratan kita ini hanya berkisar 6.000 hektare. Maka dari itu, daerah kita ini tidak lah cocok untuk lahan perkebunan, melainkan pariwisata dan perikanan," tegasnya.

Editor: Dodo