Bupati Anambas Tegaskan PT KJJ Harus Berhenti Beraktivitas

Bupati Anambas Tegaskan PT KJJ Harus Berhenti Beraktivitas

Oleh : Alfredi Silalahi

Rabu | 13-04-2016 | 16:58 WIB

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Mengingat PT Kartika Jemaja Jaya(KJJ) yang berada di lahan warga pulau Jemaja dengan luas 4 hektare belum memiliki izin dan dokumen yang lengkap, aktivitas pihak perusahaan pun terpaksa dihentikan.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mengatakan akan menunggu prosedur dan aturan. Sementara pihak KJJ tersebut hanya mengantongi surat rekomendasi dari kepala wilayah yang harus ditembuskan kepada kepala daerah.

"Mereka hanya punya surat rekomendasi, bukan berarti mereka mempunyai izin dan itu harus ditindaklanjuti lagi ke tahap berikutnya. Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) harus turun ke sana untuk melakukan survei," katanya Rabu (13/04/2016).

Haris menambahkan,pihaknya telah menegaskan kepada perusahaan asing tersebut untuk menghentikan aktivitas apa pun dn menghormati warga yang kontra, agar tidak terjadi keributan dengan warga yang pro.

"Seharusnya pihak perusahaan ini bersosialisasi dulu dengan masyarakat, agar masyarakat memahami dan mengerti tujuan dari mereka. Namun nyatanya mereka tetap ngotot beraktivitas, seharusnya

pihak perusahaan ini bersabar dulu," jelasnya.

Haris pun menerangkan bahwa kewenangan PT KJJ langsung dari Pemerintah Provinsi, sementara Pemerintah Daerah di Anambas bersifat netral. Tetapi bila masyarakat tetap tidak setuju, sebaiknya aktivitas harus dihentikan oleh pihak perusahaan.

"Kita masih menunggu prosedur dan aturan yang ada. Saya juga telah meminta perusahaan untuk berhenti. Nah,tak lama kemudian saya mendapat informasi dari Jemaja bahwa saat ini mereka telah menghentikan aktivitas pembibitan itu," terangnya.

Haris menjelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas 98 persen adalah lautan, sementara daratan hanya 2 persen dan dalam undang-undang telah tercantum mengenai pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar adalah pariwisata dan perikanan.

"Daratan kita hanya 2 persen, bila dilakukan perkebunan seluas 3.605 hektare, berarti daratan kita hanya tinggal 1 persen,sebab daratan kita ini hanya berkisar 6.000 hektare. Maka dari itu, daerah kita ini tidak lah cocok untuk lahan perkebunan, melainkan pariwisata dan perikanan," tegasnya.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Pangdam Brawijaya Sertijab Danrindam dan Asintel Kasdam

Menpan RB Tegaskan Seleksi CPNS Tak akan Ditunda Meski Ada Pilkada

Masyarakat Tiban Kampung Antusias Bersilaturahmi dengan Gubernur Ansar

PLN Batam Siap Penuhi Kebutuhan Energi Listrik untuk Industri

RUPS Tahunan 2024, XL Axiata Bagi Dividen Rp 635,5 Miliar

KPU Karimun Gelar Pleno Penetapan Anggota DPRD Terpilih, Ini Nama-namanya

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Ini Syarat dan Lokasi Pembuatan Fuel Card 5.0 Pertalite di Batam

Teuku Hamzah Hussein Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Permasa Kepri

Listrik Diputus PLN, Warga Ruli Aniaya Guru dan Kepsek SD Yos Sudarso III Tanjunguncang

Bobol Usaha Laundry, Dua Pria Diamankan Unit Reskrim Polsek Bintan Timur

Tanpa Subsidi dari Pemerintah, Tarif Listrik PLN Batam Masih Dapat Dijangkau Masyarakat

Itwasda Polda Kepri Laksanakan Audit Kinerja Polresta Tanjungpinang

Masyarakat Kecamatan Siantan Mulai Kesulitan Dapat Air Bersih