Anambas Minta Dispensasi Soal Surat Edaran Menteri KKP

Anambas Minta Dispensasi Soal Surat Edaran Menteri KKP

Oleh : Alfredi Silalahi

Selasa | 15-03-2016 | 14:57 WIB

Ikan Napoleonm andalan ekonomi nelayan Anambas.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai penyabutan surat izin kapal berbendera asing mengangkut ikan hasil budidaya di Anambas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan(DKP) Anambas,Yunizar mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi Bupati dan DPRD Anambas untuk menyurati Pemerintah Pusat.

"Saya konfirmasi dulu sama Pak Bupati dan DPRD, agar mengirimkan surat penundaan berlakunya surat edaran ke Pemerintah Pusat. Pak Bupati juga sudah mengontak pihak yang di Pusat," katanya, Selasa (15/3/2016).

Yunizar menambahkan Bupati akan berangkat ke Pusat untuk meminta kelonggaran terkait dengan surat edaran tersebut. "Senin besok, Pak Bupati akan berangkat ke Pusat untuk meminta kelonggaran berlakunya surat edaran itu,Beliau juga akan meminta solusi mengenai hal itu," tambahnya.

Kurangnya pengawasan terhadap kapal berbendera asing yang datang keperairan Indonesia membuat Pemerintah Pusat khawatir. Yunizar menjelaskan kekhawatiran itu diduga nakalnya kapal berbendera asing yang datang ke Indonesia membawa zat kimia yang berbahaya.

"Yang dikhawatirkan para pengusaha dan Pemerintah Pusat adalah mereka membawa zat kimia yang berbahaya seperti potasium sianida, bahan biologis dan peledak kimia," jelasnya.

Yunizar menegaskan surat tersebut berlaku surut di Anambas. Oleh karena itu pihaknya meminta dispensasi ke Pemerintah Pusat.

"Kita meminta Pemerintah Pusat untuk memberikan kelonggaran waktu 3 bulan kedepan agar para pengusaha lokal menyiapkan kapal khusus untuk mengekspor hasil budidaya ikan. Surat itu kan tertanggal 1 Februari 2016,dan langsung berlaku,kita menerimanya pada minggu kedua pada bulan Maret. Sehingga masyarakat terkejut dengan keputusan itu," tegasnya

Sebelumnya, Masyarakat Anambas geram terhadap keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Pasalnya, belum lagi kelar masalah moratorium ikan napoleon (ketipas), kini KKP telah mengeluarkan surat edaran tentang kapal pengangkut ikan hasil pembudi-dayaan berbendera asing. Akibatnya, warga Anambas mengancam mendatangi istana Presiden RI di Jakarta.

Baca: Masyarakat Anambas Ancam Datangi Istana Presiden RI

Anggota DPRD Anambas, Yulius SH mengatakan, sikap KKP tersebut membunuh masyarakat Anambas secara langsung, terkait banyaknya nelayan pembudi-daya ikan napoleon yang menafkahi kehidupan nelayan.

"Jika itu dilakukan Pemerintah Pusat, sama saja mereka membunuh para nelayan yang ada di Anambas ini. Khususnya bagi pembudidaya ikan napoleon. Sebab mereka menggantungkan kehidupan dari menjual ikan napoleon ke Hongkong, sedangkan yang menjemput kesini kapal dari Hongkong langsung," kata Yulius Kamis (10/03/2016).

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Dittipidum Bareskim Polri dan Ditreskrimum Polda Kepri Ungkap Jaringan TPPO Internasional

Jelang Nataru, Pemerintah Fokus pada Keselamatan Transportasi dan Peningkatan Kewaspadaan di Daerah Rawan

ICC Rilis Surat Penangkapan, Netayanhu Resmi Jadi Buronan 124 Negara

BP Batam Gelar Rakor, Percepat Realisasi RORO Batam-Johor

Kejari Batam Tahan 2 Tersangka Korupsi RSUD Embung Fatimah Batam

DPD RI Jalin Kolaborasi Dengan Insan Media Percepat Pembangunan Daerah

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Polisi Bintan Gagalkan Upaya Bunuh Diri Pemuda Kijang Live di Tiktok

Tim NADI Sebut Drama Pembatalan Debat Oleh Ketua KPU Batam Rugikan Masyarakat

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Bersama Mencegah dan Menurunkan Stunting di Kepulauan Anambas

Polres Anambas Tingkatkan Kesadaran Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan di Desa Pesisir Timur

Lapas Narkotika Tanjungpinang Ubah Lahan Kosong Jadi Sentra Budidaya Sawi dan Kangkung