Empat Fraksi di DPRD Anambas Beri Catatan untuk Ranperda APBD Perubahan 2019

BATAMTODAY.COM, Anambas - Empat Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 dari Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Tidak hanya menerima, justru keempat fraksi tersebut memberikan pandangan sebagai catatan untuk meningkatkan pelayanan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Dari Fraksi PDI Perjuangan Plus menyampaikan agar Pemda lebih kreatif dan cerdas untuk mencari sumber PAD. Apalagi pemerintah memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan, kedua hal tersebut yang perlu digali.

"Kami mengapresiasi adanya penambahan PAD, tetapi masih perlu terobosan untuk menggali PAD dari sektor unggulan," kata Yusli YS, saat membacakan pandangan Fraksi PDIP Plus, Kamis (29/8/2019).

Sementara Fraksi PBB Plus menyampaikan catatan yang sampai saat ini belum teratasi yaitu, ketersedian air bersih. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat. "Kami mengingatkan kepada Pemda agar konsisten untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang terutama yaitu ketersediaan air bersih yang belum teratasi sampai saat ini," ujar Firman Edy saat membacakan pandangan Fraksi PBB.

Sedangkan Fraksi Akir yang dibacakan oleh Raja Bayu, menegaskan Pemda agar optimal menggunakan anggaran dalam sisa waktu 4 bulan tanpa mengesampingkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

"Meskipun tinggal 4 bulan lagi, ini harus segera diserap. Karena dari tahun ke tahun Silpa Anambas selalu diatas angka Rp 50 miliar, dan jangan dilupakan akan manfaat untuk masyarakat," terangnya.

Sedangkan Fraksi PPP Plus memandang Pemda harus meningkatkan pengawasan pengelolaan anggaran. Pasalnya selama ini OPD hanya bisa menghabiskan anggaran, tanpa ada pemasukan yang jelas.

"OPD jangan hanya menghabiskan anggaran, tetapi mencari sumber PAD," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengakui pihaknya komitmen untuk meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata dan perikanan. Sedangkan terkait ketersedian air bersih, pihaknya sedang menunggu normalisasi waduk selesai dibangun.

"Itu adalah komitmen kami untuk meningkatkan PAD, baik dari pariwisata maupun perikanan. Terkait ketersedian air, kita mengetahui bersama akan apa yang kita alami, yaitu kemarau panjang. Selain itu kami juga berupaya untuk melakukan normalisasi waduk agar daya tampung air semakin besar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," terangnya.

Mengenai Silpa, akan ditangani bersama untuk menekan angka Silpa. Dan pihaknya berkomitmen untuk menyerap anggaran.

"Terkadang yang membuat Silpa itu dari penawaran, dan tidak sinkronnya juklak juknis untuk mendapat bantuan dari pusat. Mengenai fisik, kami juga ingatkan kepada OPD jangan sampai salah nomenklatur agar tidak bertentangan dengan BPK. Kami harap, kita sama-sama mengawasi ini," ucapnya.

Editor: Gokli

---