DPRD Anambas Janji Percepat Pembahasan RAPBD 2019

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun 2019.

Hanya berselang empat jam rapat dari paripurna penyerahan nota keuangan RAPBD 2019 oleh Bupati Anambas Abdul Haris, Selasa (27/11/2018), fraksi di DPRD langsung menyampaikan pandangan umum.

Dalam pandangan umum fraksinya yang dibacakan Firman Edy, Fraksi Bulan Bintang (FBB) meminta pemerintah daerah untuk memastikan tipe dan perizinan Rumah Sakit Umum Daerah serta melengkapi infrastruktur. Pemda juga diminta untuk mempersiapkan jalan di kecamatan baru, yakni Kecamatan Jemaja Barat dan Siantan Utara.

"Kami juga meminta Pemda untuk menguatkan ekonomi kerakyatan di tingkat desa serta memerintahkan seluruh Kepala Desa membentuk badan usaha milik desa (BUMDes) serta menyarankan Kepala Desa mengalokasikan Dana Desa untuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Firman Edy, seraya mengatakan menyetujui RAPBD 2019 dibahas untuk tahap selanjutnya.

Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) menyampaikan, setelah mencermati nota keuangan Rancangan APBD tahun 2019. Dengan waktu yang singkat tentu butuh energi ekstra namun tidak mengesampingkan nomenklatur yang ada.

"Kami berharap Pemerintah Daerah harus mempersiapkan segala sesuatunya pada saat pembahasan nanti. Ini tanggung jawab kita bersama untuk berdemokrasi dan berpolitik untuk mendorong pembangunan daerah yang efektif, efisien serta tepat sasaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Dhannun, membacakan pandangan umum Fraksi PPP.

Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yusli YS mengatakan, di tengah keterbatasan waktu yang tersedia harus selesai 30 November 2018, dikhawatirkan pembahasan kurang optimal. Tetapi harus memaksimalkan waktu yang ada, karena akan berdampak kepada pembangunan daerah.

"Kami mengapresiasi, untuk pertama kalinya masa kepemimpinan Haris-Wan mampu meningkatkan pendapatan daerah tahun 2019. Di samping itu kami berharap, Pemda harus berkomitmen mengalokasikan anggaran 20 persen pada Dinas Pendidikan dan 10 persen untuk Dinas Kesehatan," jelasnya, seraya menyetujui Nota Keuangan Rancangan APBD 2019 dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Sedangkan Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (Akir), Raja Bayu meyampaikan Fraksi Akir berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat melalui pola pengelolaan yang lebih demokratis, bertanggungjawab, profesional dan responsif serta desentralisasi.

Fraksi Akir juga memandang, sidang APBD hampir setiap tahun dan secara terus menerus dijadwalkan selalu di detik-detik terakhir. Fraksi menilai sidang tersebut dianggap hanya sebagai rutinitas dan seremonial belaka.

"Ketika berpadangan seperti itu, maka keterlambatan dalam mengimplementasikan program akan terus berulang dari tahun ke tahun dengan alasan klasik," jelasnya.

Fraksi Akir juga menyayangkan peningkatan pendapatan sebanding dengan target dengan angka pengeluaran belanja daerah. "Fraksi menilai hal itu tidak sehat, kami berharap Pemda lebih serius dalam mengoptimalkan segala potensi pendapatan. Pemda juga harus lebih jeli dalam menyusun perancangan program agar tepat sasaran lebih menyentuh masyarakat. Kami juga menyayangkan beberapa akhir tahun terakhir Perusahaan Daerah (Perusda kurang optimal), kami meminta agar Perusda agar diaktifkan lagi," tegasnya.

Menaggapi Pandangan Fraksi, Asisten I Sekretariat Pemkab Anambas mewakili Bupati dan Wakil Bupati, Zuhkrin menyampaikan sepakat dengan seluruh pandangan umum fraksi tersebut.

"Untuk pembentukan BUMDes, kami sepakat untuk mendorong Kepala Desa segera membentuk serta menyarankan Kepala Desa mengalokasikan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan telah berkomitmen menganggarkan sesuai amanat undang-undang. Terkait Perusda, ada regulasi baru. Kami akan mempelajarinya dulu. Dan tahun 2019 akan ada seleksi direksi Perusda, agar bisa berjalan. Inilah tanggapan kami, terima kasih masukannya untuk perbaikan dan pembangunan daerah kedepannya," jelas Zuhkrin.

Editor: Gokli

---