Garda Terdepan NKRI

Nabil Sayangkan Anambas Masih Krisis Sinyal Hingga Saat Ini
Oleh : Irawan
Minggu | 18-06-2017 | 16:07 WIB
Nabil-empat-pilar3.jpg
Anggota Komite I DPD RI Muhammad Nabil, Senator asal Provinsi Kepulauan Riau

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil menyesalkan Kabupaten Kepulauan Anambas masih krisis sinyal telekomunikasi, padahal berbatasan dengan beberapa negara tetanga seperti Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia.

Sehingga Anambas adalah salah satu kabupaten potensial dan strategis yang terletak paling terdepan di daerah perbatasan terluar NKRI. Anambas merupakan daerah kepulauan yang terdiri 255 buah pulau dimana baru 25 buah pulau yang terisi (berpenduduk) dan 5 buah pulau adalah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Dengan kondisi geografis wilayahnya yang tersebar berpenduduk sekitar 47.903 jiwa, akses telekomunikasi saat ini baru sekitar 65% yang tercover dari 52 desan dan 2 kelurahan yang merupakan wilayah dengan potensi pariwisata bahari dan perikanan kelautan, selebihnya masih merupakan blank spot area," kata Nabil, Minggu (18/6/2017).

Padahal menurutnya, kedaulatan NKRI adalah Harga Mati. Sementara komitmen perusahaan penyedia layanan telekomunikasi seluler terutama PT. Telkomsel dengan upaya menghadirkan akses telekomunikasi di daerah-daerah perbatasan terdepan di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satunya Anambas terus mengkampanyekan komitmen untuk memerdekakan sinyal di seluruh nusantara hinga ke pelosok-pelosok terpencil guna melancarkan komunikasi, mengangkat aktifitas ekonomi masyarakat serta paling mulia adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di daerah perbatasan terdepan.

Diketahui bahwa PT. Telkomsel yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Telkom merupakan salah satu penyedia jasa layanan telekomunikasi yang memiliki jaringan terluas dengan pengguna layanan tersebar di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah tower BTS sebanyak 6 buah yang dibangun berdasarkan program reguler PT. Telkomsel.

"Namun disayangkan, komitmen yang selalu diutarakan oleh pihak PT. Telkomsel tersebut justru kenyataannya saat ini dirasakan berbanding terbalik oleh masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun istansi vertikal yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas," katanya.

Menurutnya, permasalahan telekomunikasi yang sedang dihadapai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini antara lain adalah pembangunan tower baru yang akan dibangun oleh PT. Telkomsel oleh PT. Daya Mitra Telekomunikasi (Mitrasel) sebanyak 5 buah tower BTS yang berlokasi di Batu Tambun Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan, Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur, Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur dan Desa Putik Kecamatan Palmatak tanpa alasan dan informasi yang jelas ditunda realisasi pembangunannya, padahal masyarakat sudah sangat mengharapkan terbukanya akses telekomunikasi di daerah tersebut.

Lalu, terjadinya pengurangan layanan (downgrade) terhadap link Natuna-Kepulauan Anambas oleh pihak PT. Telkomsel dari kapasitas bandwidth sebesar 745 Mbps menjadi 365 Mbps dimana terdapat 6 (enam) titik site tower yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sehingga menyebabkan masyarakat dan aparat pemerintah baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal mengalami kesulitan dalam berkomunikasi sehari-hari, dan untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di daerah perbatasan, baik komunikasi secara langsung maupun pengiriman data.

"Hal tersebut juga dirasakan langsung oleh Panglima TNI beserta rombongan pada saat melakukan kunjungan pada tanggal 6 April 2017 di Tarempa ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas," katanya.

Anggota Komite I DPD RI ini mengatakan, sejak tahun 2012/2013 telah dibangun 10 (sepuluh) tower BTS melalui program Telinto-Tuntas KPU/USO Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang pekerjaan dan layanannya dilaksanakan oleh PT. Telkomsel, dimana terdapat 4 tower BTS yang tidak aktif, karena mengalami kerusakan dan layanan tersebut juga akan berakhir pada tahun 2017, semantara keberadaan tower BTS tersebut sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di wlayah perbatasan.

"Oleh karena itu kami mendesak Bapak Presiden RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab memastikan bahwa layanan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh pihak PT. Telkomsel dan operator lainnya benar-benar terus dilaksanakan dan akses telekomunikasi tersedia 24 jam bagi kepentingan masyarakat, pemerintah daerah, instansi vertikal dan keamanan negara, karena selain sebagai daerah perbatasan terluar dan terdepan yang masih terisolir, Kabupaten Kepulauan Anambas juga termasuk dalam LokPri (Lokasi Prioritas) pembangunan telekomunikasi di wilayah perbatasan Indonesia," katanya.

Apalagi direncanakan Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan beberapa kementerian, Kapolri, Panglima TNI dan lain-lain akan berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka peresmian Bandar Udara Letung yang telah lama diimpikan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana perhubungan udara yang penting di daerah perbatasan NKRI, sehingga diperlukan solusi segera untuk mengatasi masalah sinyal di Anambas.

Editor: Surya


BNN-KEPRI