PKP

Saatnya Kepri Kelola Kekayaan Laut Secara Mandiri
Oleh : Ismail
Jum\'at | 14-09-2018 | 16:16 WIB
iskandarsyah-dprd-kepri1.jpg honda-batam
Anggota DPRD Provinsi Kepri Iskandarsyah. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri didorong untuk bisa mengelola laut secara utuh dan mandiri, terutama dalam hal pengelolaan kekayaan yang terkandung didalamnya. Sesuai amanat undang-undang Nomor. 23/2014 tentang Pemda yang memberi kewenangan 0-12 mil laut dikelola oleh pemerintah provinsi.

Anggota DPRD Provinsi Kepri Iskandarsyah mengatakan, potensi laut Kepri menyimpan kekayaan yang berlimoah, namun belum di exsplore atau digali secara maksimal, sehingga belum bisa memberikan sumbangsih bagi Pendapan Asli Daerah (PAD) Kepri.

"Dilaut Kepri ini bukan hanya kaya akan ikan semata, tetapi potensi lainnya yakni potensi labuh jangkar, pariwisata dan termasuk kandungan tambang berupa gas dan minyak juga tambang lainnya begitu banyak. Ini yang belum digarap secara maksimal," katanya ditemui di Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Kamis (14/9/2018) kemarin.

Sehingga menurutnya, potensi pemasukan PAD di laut Kepri ini begitu besar, berbeda dengan wilayah atau provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki luas daratan yang besar. Dimana daratan menjadi lahan dan sumber bagi penasukan PAD-nya

Ia juga menyebutkan, bila di Jawa, Kalimantan dan Sumatra bagian darat memiliki lahan daratan yang luas dan bisa memberikan pemasukan terbesar. Maka Kepri yang memiliki luas lautannya, bisa menjadikan itu sebagai potensi pemasukan dan melebihi dari hasil di daratan.

"Bila dikelola dengan baik, maka lautan ini justru akan lebih besar menberikan PAD bagi Kepri. Pola fikir dan oreantasi sumber pemasukan selama ini dari darat, khsuusnya dari hasil pajak kendaraan dan pajak lainnya harus diubah dan beralih ke laut yang akan memberikan pitensi PAD yang lebih besar dan menjanjikan," ujarnya.

"Kita juga harus bercermin dengan slogan yang selama ini di gaungkan pemerintah Kepri yakni, "Unggul dibidang maritim", namun kenyataannya sejak berdirinya Provinsi Kepri 16 tahun lalau, hingga saat ini masih jauh dari harapan, bahkan masih dibilang belum ada," tegasnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD Kepri lainnya yakni Surya Makmur Nasution menyebutkan, sejak terbentuknya Provinsi Kepri tahun 2002 melalui keputusan UU 25/2002, kekayaan sumber daya laut belum mendapat perhatian secara serius dan sungguh-sungguh dari pemerintahan ini.

"Matra darat masih dianggap tetap menjadi primadona untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sudah saatnya beralih ke sektor kelautan yang harus di dorong," katanya.

Memasuki usia Kepri ke 16 tahun pada 24 September mendatang, faktanya, kemampuan APBD Kepri sejak 2016 mengalami penurunan terus menerus. Bahkan tahun 2018 APBD Kepri defisit hinhga mencapai Rp500 milyar lebih.

Bahkan pertumbuhan ekonomi Kepri tegasnya hanya beranjak sebesar 2,02 persen pada tahun 2017 lalu, berada diurutan ke 33 dari 34 provinsi di Indobesia.

Secara geografis Kepri memiliki luas 251.610 Km, dimana lautan 96 persen dan daratan hanya 4 persen, dengan 2.408 pulau.

"Fakta geografis ini menunjukkan bahwa Kepri memiliki potensi dan daya saing kekayaan di lautan bukan di darat," ujarnya.

Melihat wilayah laut yg begitu luas dengan berbagai potensi melalui pemanfaatan ruang laut, perikanan, pertambangan, dan pariwisata, sudah seharusnya orientasi pembangunan diarahkan dan fokus di bidang kelautan (maritim).

"Apalagi UU 23/2014 tentang Pemda memberi kewenangan 0-12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi," katanya.

Oleh karena itu tegasnya, meski sedikit terlambat, pembentukan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diajukan Gubernur Kepri adalah pintu masuk utk mengelola tata ruang laut Kepri.

Apalagi, Perda RZWP3K ini merupakan syarat dari tindaklanjut pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yg sebelumnya sudah disahkan Perdanya.

"Saatnya, orientasi pembangunan Kepri di fokuskan kepada laut atau kekayaan maritim kita," harapnya.

Editor: Yudha