Sudah 51 Ribu Warga Menikmati Program Bintan Sehat

Pemkab Bintan akan Tingkatkan Fasilitas dan Pelayanan Program Bintan Sehat
Oleh : Harjo
Rabu | 14-02-2018 | 08:02 WIB
apri-sujadi1.jpg honda-batam
Bupati Bintan Apri Sujadi (Foto: Harjo)

BATAMTODAY.COM, Bintan - Bupati Bintan, Apri Sujadi, tidak menampik terkait masih adanya pelayanan dan fasilitas dari program Bintan Sehat yang masih perlu ditingkatkan.

Dengan adanya masukan dari masyarakat, maka akan dijadikan sebagai acuan untuk terus meningkat baik pelayanan dan juga fasilitas agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa semakin ditingkatkan.

"Kalau belum maksimal, pasti masih ada kekurangan dengan adanya masukan dari masyarakat. Jelas akan terus dilakukan perbaikan dan peningkatan dari semua sisi. Kritikan yang sifatnya membangun, jelas sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," imbuh Apri Sujadi kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (13/2/2018) malam.

Terkait kerja sama dengan rumah sakit rujukan seperti RSUD Tanjunguban, pihak Pemkab Bintan juga sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Walau pun dalam program Bintan Sehat, untuk pasien UGD dan rawat inap di kelas tiga, namun apabila ada fasilitas yang dibutuhkan pasien, bukan berarti tidak dibantu.

"Selama ini juga, walau pun ada kekurnagan fasilitas penunjang lainnya di luar UGD dan rawat inap, tetap dibantu oleh Pemkab Bintan. Terbukti berdasar data yang ada, tercatat 51 ribu warga Bintan, menikmati program Bintan Sehat," terangnya.

Hal tersebut ditambahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bintan, dr Gama Isnaeni. Menurutnya, permasalahan tersebut bukan belum maksimal. Karena semua perawatan di kelas 3 bagi penduduk Kabupaten Bintan, gratis.

Hanya ada beberapa tindakan medis, yang belum termasuk dalam perjanjian kerja sama antara Pemda Bintan dengan RS rujukan, namun tetap dijamin oleh Pemda Bintan.

"Khususnya bagi penduduk yang tidak mampu, dengan klaim ke Bagian Kesra melalui Dinas Kesehatan Bintan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, program berobat gratis 'Bintan Sehat Bintan Gemilang' bagi masyarakat yang bukan peserta BPJS dinilai belum maksimal dan justru membingungkan. Pasalnya, rumah sakit hanya melayani pasien di UGD dan rawat inap, sementara pelayanan kesehatan penunjang lainnya, tidak menjadi bagian dari program tersebut.

Direktur RSUD Tanjunguban, dr Kurniakin, melalui Humasnya, Ranti, mengatakan program tersebut justru banyak kelemahannya dan sering menimbulkan miskomunikasi antara masyarakat dan pasien.

"Artinya antara pemahaman keluarga pasien atau masyarakat dan program sesuai dengan Mou antara RS dan Pemkab Bintan menjadi muncul masalah baru, terkesan pihak RS yang tidak maksimal melakukan pelayanan. Sementara sesuai program tersebut dibatasi dengan kesepakatan itu sendiri, artinya bukan berarti selama ini pasien menjadi diabaikan, tetapi sangat diharapkan agar adanya peningkatan program, yang bisa lebih membantu pasien," ujar Ranti kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (13/2/2018).

Menurutnya, terbatasnya program atau tanpa ada fasilitas penunjang, salah satunya sontohnya saat pasien membutuhkan darah atau ke layanan poli, maka akan muncul permasalahan baru. Antara kebutuhan pelayanan dan program yang tidak ada fasilitasnya.

"Terkiat hal ini memang selalu dijalankan, namun setelah itu harus berkoordinasi lagi dengan instansi terkait. Kalau bisa lebih dipermudah dan otomatis langsung bisa berjalan, tentunya sangat membantu pasien dalam mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, secara administrasi antara RS dan Pemkab langsung berjalan tanpa ada hambatan dengan berbagai persyaratan," katanya.

Ia menambahkan, dari sisi pasien dengan adanya program berobat gratis sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki BPJS. Karena kalau hanya untuk layanan UGD dan rawat inap tanpa fasilitas penunjang lainnya, justru terkesan tidak lebih seperti wisma transit.

Karena selain dua program tersebut, pasien dan keluarganya masih dibebankan biaya lagi apabila membutuhkan fasilitas pelayanan penunjang lainnya. Sementara pasien sendiri yang memanfaatkan program tersebut jelas karena belum memiliki BPJS kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua Federasi Konstruksi Umum dan Informal (FKUI) SBSI Bintan, Hendro Suseno, menilai agar tidak terjadi miskomunikasi antara pasien dan bagian pelayanan di RS. Dibutuhkan pemahaman terkait program tersebut dengan artian harus benar-benar diketahui masyarakat melalui sosialisasi atau programnya yang lebih dimaksimalkan.

Hal tersebut, menurutnya untuk lebih meningkatkan program dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bintan yang konon cukup memiliki KTP atau Kartu Keluarga. Karena tidak semua warga Bintan, mengetahui fasilitas yang ada pada program tersebut.

"Karena di mata masyarakat, berobat gratis cukup membawa KTP. Tanpa melihat apa saja yang gratis, apalagi kalau hal tersebut memang benar-benar dialami oleh pasien dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Kesan program tersebut, tidak lebih dari wisma transit jelas harus dirubah. Sehingga antara pasien yang membutuhkan pelayanan dan pihak RS yang menjalankan bisa berjalan seiring merasakan manfaatnya," harapnya.

Editor: Udin