Mendagri Minta Efisiensi Kegiatan Pemprov Kepri pada APBD-P 2017

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta beberapa penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau. Penyesuaian tersebut menyusul setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) APBD-P oleh Pemprov dan DPRD Kepri yang langsung diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi beberapa waktu lalu.

Sejumlah penyesuaian yang diminta Kemendagri antara lain, beberapa kegiatan dalam draft APBD-P yang diefisiensi, seperti sewa gedung dan beberapa kegiatan lainnya. Lalu, Kemendagri juga meminta perbaikan terhadap nomenklatur kegiatan.

"Ada beberapa hal yang diminta untuk diperbaiki. Termasuk, penyesuaian judul kegiatan," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin, Kamis (26/10/2017).

Ia mengaku, tidak ada yang krusial dalam naskah APBD-P yang diminta diperbaiki oleh Kemendagri. Secara umum, program pembangunan yang diajukan, diterima oleh Kemendagri. Namun, ada beberapa yang harus diperbaiki untuk ditindaklanjuti.

"Secara umum tidak ada masalah yang krusial," singkatnya.

Menanggapi permintaan Kemendagri, pihaknya juga sudah menggelar rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri. Rapat tersebut guna membahas jawaban hasil evaluasi APBD-P dari Mendagri.

"Sudah siap dan selesai jawaban dari Pemerintah. Bahkan, sudah disepakati bersama jawaban tersebut antara Banggar dan TAPD," papar Nahar.

Nahar menambahkan, setelah jawaban pemerintah beserta perbaikan APBD-P sesuai dengan yang diminta Mendagri diajukan kembali, maka, APBD-P Kepri 2017 sudah dapat langsung dilaksanakan.

"Tidak lama prosesnya itu. Awal November kita sudah bisa melaksanakan APBD-P," tukasnya.

Editor: Udin

---