Penentuan Nasib BUMD

BUMD Kepri Gelar RUPS Bersama Gubernur Senin Depan
Oleh : Ismail
Jum\'at | 01-09-2017 | 17:26 WIB
Huzrin-Hood-yesi11.gif
Komisaris Utama BUMD Provinsi Kepri, Huzrin Hood (Foto: Dok.batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pekan depan, nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri akan ditentukan. Dijadwalkan, Senin (4/9/2017) akan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris Utama BUMD Provinsi Kepri, Huzrin Hood, menyebut bahwa setelah dirinya berkonsultasi sekaligus membahas kemelut yang terjadi pada PT Pembangunan Kepri, maka dicapai kesimpulan akan digelar RUPS.

"Kami sudah sepakat pekan depan, Senin mendatang akan menggelar RUPS menentukan nasib ke depannya PT Pembangunan Kepri ini," kata Huzrin di Tanjungpinang, Jumat (1/9/2017).

Dengan demikian, dalam gelaran RUPS ini akan dilaporkan pertanggungjawaban seluruh pengurus atas kinerja selama ini. Selain itu, juga akan mendengar langsung kondisi terakhir keuangan dan juga lain-lainnya secara menyeluruh.

Sehingga pemegang saham PT Pembangunan Kepri ini akan mengambil langkah konkrit untuk langkah selanjutnya keberadaan PT Pembangunan Kepri tersebut.

"Kita akan tentukan nasib PT Pembangunan Kepri tersebut pekan depan. Namun, sebelumnya kami juga akan dan sudah menerima masukan dari bebagai pihak termasuk dari DPRD Kepri," jelasnya.

Menurut Huzrin, Keberadaan PT Pembangunan Kepri masih dibutuhkan. Karena masih memiliki prospek yang baik. Belum lagi, saat ini PT Pembangunan Kepri masih menjadi suplier bahan bakar pesawat ke Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.

"Selama ini perusahaan ini mengelola penyediaan avtur untuk kebutuhan pesawat komersil dan militer di Bandara Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjunglinang," ujarnya.

"Kita tetap akan mengakomodir dan menerima masukan dari berbagi pihak dulu. Setelah itu baru diambil keputusan bersama," tambahnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menegaskan, akan mengevaluasi dan tidak akan menambah modal dari APBD Daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Pemerintah.

Karena selain telah lama beroperasi dan merupakan perusahaa plat merah yang diberikan banyak fasilitas, BUMD dan BUP Kepri hingga saat ini dikatakan, belum dapat menghasilkan usaha yang dapat menambah modal dan bahkan PAD untuk daerah.

"Saya tidak akan menambah modal-modal untuk BUP dan BUMD. Karena setelah sebelumnya diberi modal Rp14 miliar, hingga saat ini BUMD dan BUP Kepri ini, belum bisa menghasilkan PAD dan bahkan menambah modalnya," ujar Nurdin usai mengikuti Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2016.

Dalam kesempatan itu, Nurdin juga mengakui, jika sebelumnya dirinya sudah mengetahui, banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan pada BUMD dan BUP Kepri itu, tanpa memilihat permasalahaan tersebut terjadi pada zaman siapa.

"Walau pun ini adalah warisan dari sebelumnya, tapi saya tetap tangung jawab akan menyelesiakan. Khususnya dalam pembenahan Sumber Daya Manusia di BUMD dan BUP," ujarnya.

Editor: Udin