Rakor Pelaksanaan Anggaran DIPA APBN 2017

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kepri Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Untuk mengkoordinasikan capaian kinerja pelaksanaan anggaran (PA) lembaga dan kantor semester II 2017, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran pusat dan daerah (Rakorda), Senin (28/8/2017).

Sebagaimana diketahui, minimnya capaian kinerja progress pelaksanaan anggaran Satuan Kerja (Satker) Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah Pusat di Provinsi Kepulauan Riau, hingga akhir semester I tahun 2017 baru hanya 33,35 persen atau sebesar Rp2,367 triliun dari Rp7,098 triliun Pagu Anggaran (PA) pada sejumlah Lembaga dan Kantor Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Kepri.

Akibatnya, sektor belanja pemerintah (government spending) diharapkan dapat menjadi stimulus yang optimal bagi perekonomian di Kepri belum berkontribusi dengan baik, sehingga mengakibatkan melemahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada semester I tahun 2017.

Dari data BPS Kepri, sampai dengan akhir semester I, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan ekonomi Kepulauan Riau triwulan I 2017 (Q to Q) hanya tumbuh sebesar 1,16 persen, atau hanya sebesar 1,52 persen (C to C), turun jika dibandingkan dengan semester I tahun 2016 sebesar 4,69 persen dan pada tahun 2015 sebesar 7,08 persen.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,01 persen pada semester I tahun 2017. Di tengah kondisi lesunya berbagai sektor pertumbuhan ekonomi di Kepri, perlu upaya serius dari berbagai pihak untuk membantu menggairahkan kembali ekonomi Kepri.

Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Kepri, Heru Pudya Nugroho, mengatakan bahwa progress capaian 33,35 persen ini, masih jauh di bawah target nasional yang sebelumnya menargetkan pada semester I progress pelaksanaan anggaran 40 persen.

"Atas dasar itu, dari Rakorda ini diharapkan akan dapat mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kantor dan Lembaga Pusat di daerah pada Semester I tahun 2017," ujar Heru Pudya Nugroho.

Selain itu, tambah dia, untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian dan prospek perekonomian Kepri sampai dengan semester II tahun 2017 beserta faktor-faktor yang masih dapat diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan.

"Dan selanjutnya, dapat disusun strategi untuk meningkatkan akselerasi pelaksanaan anggaran pemerintah, sehingga pada akhirnya peranan government spending dalam menstimulus perekonomian Kepri, di tengah keterpurukan saat ini sehingga dapat ditingkatkan," harapnya.

Adapun tema yang diangkat pada Rakorda adalah 'Peningkatan Kinerja Government Spending Sebagai Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau'. Sedangkan Rakorda itu sendiri dihadiri dan dibuka Sekda Kepri, TS Arif Fadillah, yang menggantikan Gubernur Kepri. Kemudian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, para Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupatan/Kota, para Kepala BPKAD beserta 128 undangan lainnya yang berasal dari Satker Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Pembicara di sesi panel Rakorda PA yaitu Kepala Kanwil DJPBN Prov Kepri, Heru Pudyo Nugroho yang menyampaikan paparan terkait capaian dan langkah-langkah strategis peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran 2017.

Sedangkan Gusti Raizal Eka Putra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, menyampaikan paparan terkait outlook ekonomi dan keuangan regional semster I 2017. Sementara Panusunan Siregar, Kepala Badan Pusat Statistik Prov Kepri menyampaikan paparan terkait potret pertumbuhan ekonomi Kepri dan faktor-faktor pendorong dengan moderator Aries Fahriandi selaku Kepala Biro Pembangunan Prov Kepri.

Dalam rakor tersebut, juga akan diserahkan sertifikat Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2008 atas layanan perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang yang disaksikan auditor independen dari PT TUV-Rheiland Indonesia.

Selain itu juga ada pemberiaan penghargaan kepada 12 Satuan Kerja Pemerintah Pusat di Kepri yang berkinerja terbaik, dalam pelaksanaan anggaran selama semester I tahun 2017, berdasarkan 10 indikator penilaian, di antaranya tingkat akurasi perencanaan anggaran, kinerja penyerapan, ketepatan dan kecermatan dalam penyampaian tagihan.

Serta 5 Satker yang berkinerja terbaik dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016 dengan 3 indikator penilaian yakni kualitas data laporan keuangan, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan.

Harapan Kementerian Keuangan, dengan penghargaan yang diperoleh akan dapat menjadi pendorong bagi Satker pemerintah untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam menjawab tuntutan publik terhadap percepatan pembangunan serta terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan Negara.

Editor: Udin

---