Kota Tanjungpinang Langganan Banjir, Lis Singgung Gubernur
Oleh : Habibi
Sabtu | 10-06-2017 | 14:14 WIB
lis-darmansyah13.gif
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menunjukkan bahwa pengendalian banjir masih belum dapat dilakukan sendiri. Untuk itu, butuh sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

 

Menurut Lis, Tanjungpinang yang ditunjuk sebagai ibu kota provinsi tentunya butuh perhatian lebih dari "ibunya" karena untuk kepentingan dan citra sang ibu. Akan tetapi hingga kini belum ada sinergi yang konkrit dengan Pemko Tanjungpinang.

"Saya memegang kata-kata yang dikatakan Pak Gubernur, sinergi dan koordinasi. Ya mungkin pak Gubernur tidak tahu, tapi ya harus ditekankan kepada bawahannya, harus sinergi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Kepri ini, jangan hanya satu atau dua daerah saja yang diperhatikan," tutur Lis, Sabtu (10/6/2017).

Lis mengatakan, sebenarnya, jika sinergi dan koordinasi berjalan, masalah banjir di Tanjungpinang ini dapat segera diredam. Gubernur tentunya harus memiliki kepedulian terhadap masalah banjir.

"Ya memang lucu, Kantornya di Tanjungpinang. Tapi seperti pepatah, Semut di balik gunung kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kok sebegitunya, semua larinya ke.... ya tau sama tau sajalah," tutur Lis.

Lis mengatakan, pembenahan banjir di Tanjungpinang, untuk wilayah Pemuda, tahun ini kemungkinan besar akan dilakukan pembenahan. Akan tetapi, untuk dikawasan Taman Harapan Indah yang pun mengalami banjir yang cukup parah belum lama ini, menurut Lis Pemko Tanjungpinang tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya, porsi kesenangan tidak di Pemko Tanjungpinang tapi di Provinsi, sehingga itu menjadi kendala.

"Khususnya kewenangan provinsi, seperti Taman Harapan Indah, ini sebenarnya sangat mudah sekali menyelesaikannya, tapi bukan porsi kita, itu kewenangan Provinsi. Saya juga sangat miris, pemeliharaan rutin jalan provinsi di Tanjungpinang, sangat kecil sekali, bahkan 2016 sama sekali tidak ada, semua dialihkan ke daerah lain," tutur Lis.

Untuk itu, Lis mengharapkan OPD terkait di Provinsi dapat dinahkodai oleh Gubernur dan benar-benar menjalani porsinya dengan adil dan dapat membantu pembangunan di Tanjungpinang.

Editor: Yudha