KCW Minta Tim Saber Pungli Awasi Penerimaan Siswa Baru se-Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penggagas sekaligus Pembina Kepri Coruption Watch (KCW) Kepulauan Riau, Abdul Hamid meminta seluruh tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) yang ada di Provinsi Kepulauan Riau agar melek saat penerimaan siswa baru (PSB).

Hal ini menurut Hamid saat penting, di mana sekarang di Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota didalamnya telah ada tim Saber Pungli. Tentunya, aksi dari tim yang dibentuk tersebut sangatlah ditunggu, agar tidak mandul.

Hamid mengatakan, tim Saber Pungli bukan hanya menunggu laporan, tapi diharapkan dapat langsung terjun melihat ke lapangan.

"Kita harapkan tim Saber Pungli benar-benar melek saat PSB. Apalagi dilakukan saat lebaran, nanti banyak parcel di rumah Kepala Sekolah atau di rumah guru, jangan sampai kita tak tau," tutur Hamid saat diwawancarai, Sabtu (3/6/2017).

Kalau perlu, timpal Hamid, setiap sekolah diletakkan seorang intelijen untuk memantau jalannya penerimaan siswa baru. Bahkan yang ekstrim, untuk meniadakan kecurangan, tim Saber Pungli membuat meja khusus pengaduan di setiap sekolah saat PSB berlangsung.

"Kenapa tidak? kan Saber Pungli tugasnya meminimalisir bahkan menghapus praktek pungli. Jadi usahanya juga saya pikir harus ekstra, karena banyak sekali modus Pungli ini," tutur Hamid.

Dengan adanya perwakilan tim Saber Pungli di sekolah juga dapat menjadi sumber bagi wali murid ataupun guru untuk bertanya tentang prosedur yang benar. Sehingga, menurut Hamid, selain memantau, tanggungjawab sosialisasi juga terlaksana.

"Ini juga memberikan image bahwa tim Saber Pungli dibentuk atas totalitas. Maka, kinerjanya juga harus total. Agar lubang-lubang kebocoran yang selama ini tidak terpantau oleh pemerintah dapat ditambal," tutur Hamid.

Selain itu, kepada pemerintah dan pihak sekolah juga diharapkan mempermudah siswa untuk sekolah. Pasalnya, selama ini banyak keluhan bahwa banyak sekolah yang mematok persentase nilai yang tinggi untuk masuk sekolah. Sehingga siswa yang nilainya dibawah persentase tersebut harus mengurungkan niat untuk bersekolah di sekolah tersebut.

"Pemerintah juga harus dapat meyakinkan bahwa kualitas semua sekolah itu sama. Doktrin selama ini, ada sekolah yang favorit dan ada yang kurang favorit. Doktrin ini sebenarnya secara kasat mata kita bisa lihat bahwa itu terbukti. Dalam hal ini, pemerintah belum dapat mengupayakan agar semua sekolah sama rata, kualitasnya," harapnya.

"Jangankan Gubernur atau Wali Kota, seorang Kepala Dinas saja tentunya sangat menginginkan anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri dengan alasan apapun. Jadi semua wali murid maunya anak mereka sekolah di sekolah yang berkualitas, sama dengan pejabat. Makanya, Pemerintah harus benar-benar meyakinkan dan membuktikan bahwa sekolah itu kualitasnya sama," katanya.

Editor: Gokli

---