LKPj Gubernur Kepri 2016 Panen Kritik dari Berbagai Fraksi DPRD

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2016, mendapat sorotan dari berbagai fraksi di DPRD. Meski akhirnya diterima, tapi fraksi-fraksi itu umumnya tidak puas terhadap kinerja Gubernur Nurdin Basirun.

Fraksi PDI Perjuangan menilai, Gubernur tidak menyampaikan secara rinci pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, capaian target juga masih dirasa sangat kurang.

"Pencapaian target yang tidak sesuai dengan target. Pendapatan daerah, yang tingkat capaiannya rata-rata kurang dari 90 persen menjadi masalah serius yang harus kita soroti. Mengapa tidak terealisasi maksimal," kata ketua fraksi PDIP, Tawarich di ruang rapat DPRD, Selasa (2/5/2017).

Kritikan juga datang dari Fraksi Golkar. Fraksi beringin menilai LKPj Gubernur Nurdin, belum sepenuhnya memberikan harapan baru dalam penataan kehidupan yang lebih baik lagi. Hal ini terpotret dari capaian kinerja utama yang melorot tajam.

Misalnya saja soal pengangguran. Berdasarkan. Data BPS, tingkat pengangguran terbuka melonjak tajam di tahun 2016.

"Jika ditahun 2015 pengangguran hanya 6,20 persen, maka di tahun 2016 pengangguran naik menjadi 9,03 persen," kata Ketua Fraksi Golkar Dewi Kumalasari.

Akibatnya, angka pertumbuhan ekonomi melorot. Gubernur Kepri, sambungnya, jangan hanya berpangku tangan. Gubernur, seharusnya melakukan terobosan luar biasa lewat kebijakan-kebijakan strategis di instansi internal dan eksternal juga lintas sektoral.

Sementara, Fraksi Demokrat menilai seharusnya LKPj mencantumkam dasar hukum terkait APBD dan penjabarannya sebagai dasar hukumnya.

"Dalam rapat pembahasan Pansus dengan sekda, diakui terjadi kekurangcermatan dalam pencantuman dasar hukum LKPj. Terungkap juga bahwa penyusunan LKPj tidak melibatkan biro hukum sebagai fungsi seharusnya," kata ketua Fraksi Demokrat Hotman Hutapea.

Realisasi hasil retribusi daerah dan realisasi dana alokasi khusus yang tidak mencapai target juga menjadi bahan pertanyaan fraksi Hanura Plus. Fraksi yang terdiri dari partai Hanura dan Nasdem ini meminta penjelasan kongkrit tentang realisasi pendapatan lainnya yang hanya 28,39 persen.

"Realisasi belanja langsung yaitu 85,52 persen dan realisasi belanja bantuan keuangan kepada Provinsi, Kabupaten da Kota hanya 38,71 persen dari pagu anggaran," sebut Ketua Fraksi Hanura yang ditandatangani sekretarisnya, Rudi Chua.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pemprov Kepri juga jadi sorotan Fraksi Hanura Plus. Menurut Hanura, capaian kinerja Pemprov Kepri hanya 83,13 persen dan harus ditingkatkan kedepannya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, menjelaskan masih banyak perbaikan dari beberapa laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kepri Nurdin Basirun. "Bagus pun menurut mereka, harus ditingkatkan lagi. Setidak-tidaknya dipertahankan," ujar Jumaga.

Ia menambahkan, rekomendasi DPRD tersebut sifatnya untuk mensuporting. Gunanya untuk kemajuan negeri ini jadi Gubernur Kepri dan jajaran OPD-nya tidak boleh cepat puas dengan apa yang sudah mereka buat saat ini.

"Makanya rekomendasi itu selalu untuk sporting, presure berbagai macam kegiatan yang ingin dicapai," tambahnya.

Editor: Dardani

---