Minta Pendampingan Hukum, Sejumlah Kepala OPD Kepri Merapat ke Kejati
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 09-03-2017 | 18:14 WIB
gedung-Kejati-Kepri022.gif

Gedung Kejaksaan Tinggi Kepri di Tanjungpinang (Foto: dok.batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Lakukaan Koordinasi dan audensi dalam upaya pendampingan pelaksanaan Kegiatan pembangunan, sejumlah Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Kepri. 

Audensi dan koordinasi dalam rangka pendampingan hukum Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kepri ini, dihadiri Wakil Kejaksaan Tinggi Kepri, Asri Agung Putra SH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) M.Zaenudin dengan sujumlah Kepala Dinas, serta Kepala Bidang (Kabid) di Lingkungan Pemeritah Provinsi Kepri.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Asri Agung Putra mengatakan, tujuan dari audendi dan koordinasi yang dilakukan dengan sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan, di masing-masing dinas itu, dilakukan dalam menyamakan persepsi serta membuat pola dan teknis pendampingan yang dilaksanakan Jaksa Datun dan Tata Usaha Negara (Asdatun).

"Tadi banyak juga melakukan diskusi, atas teknis pelaksanaan pengadaan, sistim pendampingan, serta penyelesian persoalan dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu upaya velausia dalam pendampingan juga akan dilaksanakan," ujar Asri Agung Putra.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kajati Kepri, M Zaenudin menambahkan, selain melaksanakan diskusi, teknis pelaksanaan lelang serta ruang lingkup masing-masing tugas juga didiskusikan, dalam mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD.

"Dari audensi dan koordinasi ini, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan Jaksa TP4D dalam setiap kegiatan. Mulai dari pelelangan, penandatanganan kontrak sampai ke pelaksanaan kegiatan," sebutnya.

Koordinasi dan pendampingan tambah Asdatun Kajati ini, merupakan tindak lanjut dari MoU Kejaksaan Tinggi Kepri dengan Pemerintah Provinsi Kepri sebagaimana yang telah ditandatangani.

"Harapan kami, seluruh kegiatan pembangunan yang dialokasikan dari dana APBD untuk kesejahteraan masyarakat, hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik di 2017 ini," ujarnya.

Dalam audensi dan pertemuan koordinasi itu, juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir dan sejumlah Kabidnya, Kepala Dinas PU Kepri, Biro Administrasi Layanan Pengadaan Misbardi, serta sejumlah Pejabat Eselon III yang menjadi PPK pada sejumlah kegiatan di sejumlah OPD di Kepri.

Editor: Udin