BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun "berang" kepada sejumlah Kepala Satuan Organisasi Pemerintah D‎aerah (OPD)nya dalam Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Senin (6/3/2017).

Masalahnya, dari 30 OPD dan sekretariat daerah, hingga saat ini, baru tiga OPD yang melaporkan dan mengajukan pengumuman RUP-DIPA, APBD 2017 yang diterima dalam pelaksanaan pengumuman lelang.

Ketiga OPD dinas itu adalah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesahatan dan Rumah Sakit Provinsi. Akibatnya, Nurdin menanyai satu persatu Kepala OPDnya, atas kesiapan dalam melaksanakan pengumuman RUP, serta pelelangan kegiatan proyek yang telah diprogramkan.

"Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan seluruh OPD, belum diumumkan di‎ Sirup, dan pelelangan kegiatan belum dimulai, Gubernur agak marah dan sempat bertanya, "mengapa lambat" dan meminta semua OPD agar segera melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan di APBD 2017," ujar Sekrataris Daerah, TS.Arif Fadilah, Senin (6/3/2017).

Selain itu, tambah Arif, Gubernur juga memerintahkan Biro Ekonomi Pembangunan Kepri Misbardi, untuk segera membuat surat edaran, percepatan pengumuman RUP dan pelaksanaan pelelangan kegiatan dinas masing-masing.

Dalam rapat dengan seluruh Kepala OPD Kepri tadi, tambah dia, Gubernur berharap agar pada akhir Maret 2017 ini, seluruh OPD di Kepri telah mengumumkan RUP dan melaksanakan pelelangan kegiatanya masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan program dapat dilakukan sesuai target yang ditetapkan.

Rasionalisasi 15 Persen Biaya Tidak Langsung OPD untuk Menalangi Gaji Honorer Guru 2017

Selain mengenai percepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD dinas, Sekda Kepri TS.Arif Fadilah juga mengatakan, kebijakan rasionalisasi pemotongan 15 persen ‎DIPA masing-masing OPD, dilakukan untuk menalangi kebutuhan gaji ribuan guru honorer SMA dan SMK sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kepri.

"Kebijakan rasionalisasi kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas APBD 2017 Provinsi Kepri. Saving dana dari rasionalisasi biaya tidak langsung OPD di APBD murni 2017 ini, akan digunakan pada APBD-P untuk menalangi kebutuhan dana Gaji Honorer Guru di Kepri," ujar TS.Arif Fadillah.

Sejumlah objek kegiatan yang menjadi sasaran pemotongan rasionalisasi dari setiap OPD, tambah Arif, selain dari Biaya Lembur ASN, juga sejumlah kegiatan yang dalam DIPA-nya, nomenklatur pengalokasiannya salah, serta kegiatan-kegiatan OPD yang mengarah kepemborosan, seperti biaya seminarium, dana-dana perjalanan dinas serta sejumlah objek kegiatan yang kurang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

‎"Harapan pemerintah dan Gubernur, dengan dana yang sangat minim, semua OPD dan Stakeholder di Kepri, dapat memanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembangunan dan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Selain itu, peralihan kewenangan ‎Guru dan Honorer Guru serta Tenaga Kependidikan dari kabupaten/kota ke Provinsi harus lebih bagus, sehingga berdampak pada peningkatan SDM Kepri.

"Mengenai gaji Guru ASN dan ‎Guru Honor serta Tenaga Kependidikan, juga tentunya akan kita sesuaikan dengan rumus penggajian aturan Pemerintah Provinsi," pungkasnya.

Editor: Udin