Pembangunan Food Court Tanjungpinang Jadi Dua Tahap, Jadi PR Pimpinan Baru

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Kota Tanjungpinang berencana akan memangkas dana pembangunan Food Court yang awalnya sebesar Rp25,2 miliar menjadi Rp13 miliar. Dengan pemangkasan ini, pembangunan pusat kuliner Tanjungpinang yang juga akan dijadikan icon pada masa pemerintahan Lis-Syahrul akan dibuat 2 tahap di 2 tahun anggaran. 

Dengan memecah pembangunan jadi 2 tahap tersebut, tentunya akan membuat pekerjaan rumah (PR) bagi pimpinan Kota Tanjungpinang yang baru nanti, hasil Pilkada 2018. Hal ini sebenarnya menui penolakan dari 2 fraksi di DPRD Tanjungpinang, Fraksi Demokrat Plus dan Golkar.

Dalam pandangan Fraksi Demokrat Plus, yang disampaikan Ketua Fraksi-nya, Maskur Tilawahyu, bahwa ketidaksetujuan mereka itu sangat beralasan. Karena, jauh-jauh hari, Demokrat Plus meminta kepada Pemko Tanjungpinang agar tidak membuat utang di akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang.

"Tapi sayangnya Fraksi lainnya setuju, jadi kita tidak dapat berkata apa-apa. Yang jelas, hal ini sebenarnya harus menjadi perhatian, agar pada tahun depan, di Pemerintahan yang baru, kita tidak memikirkan lagi hal-hal yang lama (utang). Jadi kita benar-benar bisa melakukan program yang baru dan fresh," tutur Maskur saat dihubungi, Kamis (2/3/2017).

Meskipun demikian, Maskur mengapresiasi terhadap keputusan Pemko Tanjungpinang yang memangkas anggaran pembangunan Food Court tersebut. Karena, sisa dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Tanjungpinang.

"Tapi kenapa tidak dari dulu, sebelum APBD ini diketok, karena Demokrat juga sudah memberikan wacana ke arah sana, kita menolak pembangunan Food Court ini. Sekarang sudah diketok, mereka malah mau merubah dan rencana Pemko Tanjungpinang itu sama seperti yang diwacanakan Demokrat Plus," tutur Maskur.

Senada dikatakan oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Simon Awantoko, yang juga mengaku sangat menyayangkan kenapa Pemko Tanjungpinang baru sekarang menyadari tentang sulitnya membangun Food Court. Karena ada yang lebih penting yang harus dibangun. Salah satunya sarana dan prasarana pendidikan.

"Harusnya, sejak dulu, sekarang udah diketok, mana bisa dirubah lagi," tutur Simon yang dikonfirmasi terpisah.

Simon mengatakan, penolakan Golkar sangat beralasan, yaitu karena tidak ada celah hukum yang membenarkan pemangkasan dana APBD yang telah disahkan dan dievaluasi oleh Gubernur.

"Normatifnya, APBD sudah disahkan, sudah dievaluasi Gubernur dan kita tinggal menjalankan. Jika dirubah seenaknya, tidak ada celah hukum yang membenarkan itu," tutur Simon.

Akan tetapi, kembali kedua Fraksi ini tidak dapat berbuat apa-apa, dikarenakan Fraksi lain menyetujui tentang pemangkasan tersebut.

Editor: Udin

---