KUA PPAS APBD 2017 Disepakati Rp3.360 T

Optimalkan Pembahasan, Nurdin Larang Kepala OPD Tinggalkan Kantor

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Optimalkan pelaksanaan pembahasan APBD 2017 Kepri, Gubernur Nurdin Basirun meminta seluruh Kepala‎ Organisasi Pemerintahanya agar fokus melakukan pembahasan masing-masing DIPA, dengan DPRD Kepri. 

"‎Dengan telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman MoU KUA-PPAS APBD 2017 ini, saya sudah memerintahkan pada seluruh kepala OPD di Kepri, agar tidak meninggalkan kantor selama pelaksanaan pembahasan APBD dan fokus melaksanakan pembahasan anggaran program yang mereka rencanakan dengan DPRD, sehingga pembahasan dan pengesahan APBD 2017 ini dapat segera dilaksanakan," ujar Nurdin usai menghadiri sidang paripurna penandtangan MoU di Kantor DPRD Kepri, Rabu,(12/1/2017).

Karena kata dia, DPRD telah berkomitmen melakukan pembahasan APBD tersebut dengan cepat, sehingga Ketua TAPD APBD dan masing-masing kepala OPD juga harus siap ketika diminta untuk melakukan pembahasan oleh Dewan.

Selain itu, Nurdin juga menekankan, setelah pengesahaan APBD, dia juga menekankan agar setiap Kepala OPD dapat melaksanakan kegiatan program DIPA-nya dengan cepat.

‎Terkait dengan skala priorotas pembangunan yang akan dilaksnakan pemerintahannya pada APBD 2017, Nurdin menyatakan, sesuai dengan KUA-PPAS APBD yang sudah ditandatangani, belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.

"Itu artinya, selain meningkatkan sistim pelayanan pada masyarakat, priorotas pembangunan Kepri 2017 akan dilakukan pada sektor sarana dan prasarana infrastruktur, khususnya di bidang kelauatan," katanya.

Sejumlah sarana dan prasarana yang menjadi priorotas dilakukan pembangunannya, menurut Nurdin adalah sejumlah pelabuhan-pelabuhan di Kepri, disamping sarana jalan di sejumlah kabupaten/kota di Kepri. Termasuk jalan Lintas Barat dan timur di Bintan, serta jalan Provinsi di kota Batam, demikian juga sejumlah jalan Provinsi di kabupaten/ kota lainnya.

‎"Dan selain pembangunan dari APBD, kita juga akan terus mendorong masuknya investasi ‎dalam menggerakkan ekonomi di Kepri," ujarnya.

Sebelumnya, Sekda Kepri, TS Arif Fadillah juga mengatakan, ketika platfon rincian total APBD 2017 Kepri sudah disepekati, Dewan dan Pemerintah sesuai dengan aturan melaksanaan tahapan pelelangan atas DIPA yang sudah ditetapkan serta telah dapat dilakukan.

"UU membenarkan pelelangan awal dilakukan, sambil menunggu pengesahan, yang penting sesuai dengan kesepakatan program tersebut telah tercover dan masuk dalam KUA-PPAS APBD 2017," ujarnya.

Editor: Udin

---