Pertengahan Januari, APBD 2017 Kepri Disahkan

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepri menargetkan, APBD 2017 Provinsi Kepri akan disahakan. Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, posisi pembahasan APBD 2017 Provinsi Kepri saat ini telah diserahkan KUA-PPAS APBD dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD Kepri.

 

"KUA-PPAS pada masa reses dewan sudah diserahkan, tinggal setelah DPRD selesai reses akan langsung diadakan pembahasan dengan DPRD Kepri," ujar Nurdin Basirun di Tanjungpinang.

Nurdin juga mengharapkan, Pembahasan APBD 2017 Kepri itu dapat digesa, hingga tidak menjadi sorotan Kementeriaan Dalam Negeri.

"Kami juga berharap DPRD dapat cepat merespon dan melakukan pembahasan, dan terlambatnya penyerahan KUA-PPAS APBD 2017 ini, juga disebebkan adanya pergantian Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujarnya.

Selain OPD yang harus diberlakukan sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016, Perda RPJMD Kepri juga baru disahakan dan dievaluasi Menteri. Karena pembahasan APBD ‎harus sinkron dengan jumlah OPD daerah, serta Perda RPJMD.

Sementara itu, Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah mengatakan, pihaknya bersama Bapeda Kepri, terus menggesa dan bekerja secara optimal, hingga pembahasan APBD, dan RPJMD serta pembentukan OPD Kepri sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016 itu dapat segera terlaksana.

"‎Kami juga meminta Bapeda agar dalam pembahasan APBD 2017 ini lebih Optimal, dan harus melakukan diskusi dan komunikasi dengan Banggar. Hingga sebelum pertengahan Januari 2017 APBD ini sudah dapat disahkan," ujar TS.Arif Fadillah.

Ia juga memastikan, setelah DPRD memasuki Masa sidang pertama 2017, dalam minggu ini akan segera dilakukan Pembahasan APBD 2017 dengan DPRD Kepri yang dilanjutkan dengan penyerahan‎ Nota Keuangan APBD 2017. "Mudah-mudahan Januari 2017 ini sudah dapat disahakan," ujar Arif Fadillah.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadek, menyatakan sesuai dengan rapat Badan Musyawarah DPRD, telah mengagendakan, pelaksanaan Pembahasan KUA PPAS APBD 2017 yang nantinya dilanjutkan dengan penyerahan Nota keuangan APBD serta pembahasan program pembentukan perda.

Pembahasan APBD 2017 tambah Jumaga akan menjadi prioritas yang harus segera direalisasikan dengan target paling lambat 15 Januari 2017 sudah harus selesai dan disahakan.‎ Untuk mewujudkan itu, Jumaga meminta kepada seluruh anggota DPRD untuk memberikan perhatian khususnya.

Editor: Dardani

---