Gonjang-Ganjing Kenaikan Tarif Listrik Batam

Pemko Batam Sayangkan Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan Tarif ‎Listrik

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad, sangat menyayangkan, PLN, Distamben serta DPRD‎ Kepri, tidak pernah melibatakan Pemerintah Kota Batam, dalam pembahasan penyesuaian kenaikan tarif listrik Batam, sebagaimana yang diajukan PLN Bright Batam. Padahal, kata Amsakar, masyarakat Yang merasakan dan menerima dampak positif dan negatif dari rencana penyesuaian kenaikan tarif litrik Batam tersebut adalah masyarakat Kota Batam. 

"Seharusnya, ‎pelaksanaan pembahasan dilakukan dengan mekanisme yang diharapkan masyarakat. Kendati memang hal ini adalah kewenangan Provinsi sesuai dengan UU, tetapi kami sebagai pemilik masyarakat dan wilayah, tentunya sangat relevan untuk diajak bersama stakeholder terkait, seperti unsur masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemko, Yayasan Konsumen, LPSK, sebelum nantinya mengambil keputusan di SKPD Pemerintah Provinsi Kepri," sebutnya saat ditemui usai menerima Pengharagaan Badan Publik dalam Keterbukaa Informasi dari Komisi Informasi Provinsi Kepri, di Tanjungpinang, Rabu (21/12/2016).

Ia menambahkan, sebelum mengambil keputusan di tingkat SKPD Pemerintah Provinsi Kepri, tambahnya, terkait rencana penyesuaian kenaiakan tarif listrik Batam itu, perlu diajak semua pihak untuk berdiskusi, kemudiaan setelah ada gambaran kelayakan, hendaknya baru dapat dibahas di tingkat SKPD, PLN, Pemerintah dan DPRD tingkat daerah.

"Jadi harusnya ada koordinasi dan penggalian informasi, berapa sebenarnya kelayakan standard tenaikan Tarif, dalam penyesuaian tarif yang akan ditetapkan," ujarnya.

Bagi pemerintah Kota Batam, tambah dia, mekanisme dan stakeholder terkait itu, perlu diikutsertakan untuk memperbincangkan rencana penyesuaian kenaikan tarif listrik Batam, karena pemerintah juga mengharapkan keandalan pelayanan tetap terkawal, tetapi tidak terlalu memberatkan masyarakat.

"Dalam kebijakan bernegara, tambah dia, selain pada air, sembako juga pada listrik. Ketika ketiga kebutuhan ini macet dan mengalami harga mahal, maka akan berdampak langsung pada ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat," sebutnya.

Selain itu tiga kebutuhan ini, sangat mempengaruhi inflasi, ekonomi secara makro, karena nilai masyarakat dan pengusuaha di Batam juga sangat bergantung pada keandalan pelayanan listrik di Batam.
‎Soal setuju atau tidak, sepanjang mekanisme itu dilaksanakn dengan baik dan dibahas dengan pemangku kepentingan terkait, dirasa tidak ada masalah.

"Karena memang dampak dan yang menerima adalah masyarakat Kota Batam, sehingga kami ingin dilibatkan dan diperbincangkan secara baik dengan stakeholder serta pemangku kebijakan, dalam memberikan masukan yang nantinya menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi," pungkasnya.  

Editor: Udin

---