Perbaiki Tata Kelola Keuangan, Tahun Depan Pemprov Kepri Terapkan E-Budgeting

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menginginkan tata kelola keuangan Pemprov Kepri terus diperbaiki hingga terbebas dari korupsi. Hal itu dapat terlaksana dengan penerapan e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling yang menurutnya akan dimulai pada tahun anggaran 2017.

 

"Ketua KPK berpesan agar daerah terus perbaiki tata kelola keuangan negara," kata Gubernur Nurdin saat mengikuti rapat koordinasi dan dialog terbuka dengan Gubernur seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (24/11/2016).

Dialog ini menghadirkan Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai pembicara pertama. Setelah Agus, hadir juga Menko Polkam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Kepala BIN Jendral Budi Gunawan dan Kepala BNPT Suhardi Alius.

Kata Nurdin, KPK RI memberi penekanan khusus pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Ada lima tahapan yang harus benar-benar bersih dari niat korupsi.

Tahapan itu, dimulai dari perencanaan. Setelah perencanaan baik, dilanjutkan dengan penganggaran dan pelaksanaan. Tahapan keempat berupa pengendalian yang dalam hal ini penguatan pada evaluasi dan pengawasan. Tahap terakhir adalah pelaporan atau pertanggungjawaban.

Karena itulah, kata Nurdin, pihaknya ingin memulai penetapan yang bersifat e-Government pada penganggaran tahun 2017. Apalagi masalah ini juga merupakan pesan dari Presiden Joko Widodo.

Untuk penerapan e-Planing, e-Budgeting dan e-Controling, Pemprov Kepri memang sudah melakukan studi banding ke Pemko Surabaya. Karena Surabaya memang direkomendasikan langsung sejumlah Kementerian untuk dilakukan sebagai Contoh.

Menurut Nurdin, dengan penerapan e-Government, ke depannya semua akan semakin mudah dan transparan. Sebelumnya dalam mewujudkan penerapan E-bageting anggaran, ‎sekda provinsi Kepri TS Arif Fadillah serta Kepala Bappeda Kepri Naharuddin juga sudah melakukan studi banding ke Bappeko Surabaya.

Terkait dengan penyerapan anggoran yang tidak Optimal akibat adanya ketakutan dikalangan pejabat PPK dan KPU atas kriminalisasi pelaksanaan kegiatan, ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, agar kepala daerah menangani dengan cara agar segera menemukan penybabnya.

Editor: Yudha

---