Gubernur Kepri Tolak Penyerahan Proyek SWRO Batu Hitam Tanjungpinang

 

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun menolak penyerahaan proyek pengelolaan air laut menjadi air bersih, See Wather Rivers Osmosis (SWRO) yang dibangun Dirjen Cipta Karya Kementeriaan PU dan Perumahan Rakyat di lahan Lantamal IV Batu Hitam Tanjungpinang.

 

Penolakan penyerahaan proyek itu, disampaikan Nurdin pada pertemuannya dengan Direktur Air Bersih Dirjen Cipta Karya Kementeriaan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) M.Nasir di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (3/11/2016).

Alasan penolakan tersebut, karena pelaksanaan proyeknya belum diaudit BPK-P. Selain itu, harga produksi air yang dihasilkan SWRO tersebut sangat tidak terjangkau masyarakat, akibat biaya ‎cost produksi air per liter yang dihasilkan SWRO untuk menghasilkan air bersih juga sangat mahal.

"Kami tinjau kembali dan pelajari serta minta BPKP melakukan audit, sebelum nantinya diserahkan ke Pemerintah Daerah," ujar Nurdin Basirun pada wartawan, Kamis (3/11/2016).

Nurdin juga mengatakan, setelah sebelumnya pernah melihat dan meninjau proyek SWRO tersebut, pihaknya juga telah menerima laporan atas mahal dan tingginya cost produksi, serta per kubik air yang dihasilan proyek SWRO itu.

"Dengan harga Rp20-26 ribu per meter kubik, sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelolaan, karena daya beli masyarakat tidak dapat menjangkau. Kalau diturunkan sama dengan haraga air per meter kubik PDAM saat ini, tentu harus disubsidi. Nah, kalau subsidi sampai kapan kita tahan," paparnya.

Makanya, sebelum proyek tersebut diserahakan, Pemprov Kepri akan memperlajari serta diminta diaudit terlebih dahulu hingga nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat.

"Kita tidak mau nanti, setealah kita terima, tetapkan harga airnya, lebih mahal dari harga PDAM, lantas masyarakat menyelahkan pemerintah," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan proyek, Nurdin menerima laporan dari Dirjen Ciptakarya, kalau saat ini proyek SWRO tersebut telah selesai dibangun, demikian juga jaringan pipa sekunder yang dana proyeknya bersumber dari APBD Kepri.

"Tetapi memang sampai saat ini, banyak yang harus diselesiakan pada proyek SWRO itu, termasuk lokasi lahan yang berada di kawasan Lantamal IV TNI-AL, kalau kemarin ada MoU, kira-kira sampai kapan, setelah selesai bagai mana, ini perlu juga diselesaikan," paparnya lagi.

Untuk mendudukan tindak lanjut pengelolaan, SWRO itu, Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Kota Tanjungpinang, akan duduk bersama dengan Dirjen Cipta Karya Kementeriaan PUPR, untuk membicarakan hal tersebut.

Selain menyangkut pengeloaan SWRO, Pemprov Kepri, tambah Nurdin, juga menginggung masalah perluasan lahan tampungan waduk Gesek, yang saat ini menjadi sumber air Baku, PDAM dalam menyuplai air bersih ke masyarakat di Tanjungpinang dan Bintan.

"Karena lahan masih ada, kami meminta pada Direktur Pengairan Dirjen Cipta Karya, agar memperuas tampungan air di Waduk gesek tersebut, dan proyek lanjutanya akan dapat dialokasikan pada APBN 2017 mendatang," tutupnya.

Editor: Dardani

---