Singkirkan Pejabat Pengampu dan Korup

Nurdin Berlakukan Sistem Assessment pada Pejabat Eselon‎ di Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Singkirkan pejabat pengampu dan korup serta titipan calo jabatan, Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, laksanakan test assessment dalam pengisian jabatan Eselon II, III dan IV di lingkungan Provinsi Kepri.

Nurdin Basirun mengatakan, pelaksanaan test assessment pada eselon II,III dan IV dalam mengisi jabatan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru di lingkungan Pemprov Kepri.

"Assessment akan kami berlakukan pada seluruh pejabat eselon II, III dan IV yang nantinya mengisi SOTK di Pemerintahan, demikian juga pada jabatan strategis lainnya di pemerintahan," ujar Nurdin Basirun usai mengikuti acara Sosilisasi RPJMD di Aula Kantor Gubernur di Dompak, Tanjungpinang, Senin (17/10/2016).

Selain menghindari adanya KKN dan makelar atau calo jabatan, test assessment yang dilakukan, diharapkan juga untuk menghindari adanya permainan uang atau jual beli jabatan dalam pengisian SOTK, terutama jabatan dengan posisi strategis atau posisi basah.

"Kita akan buang cara-cara lama, yang selama ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat dalam mengisi jabatan ini. Saya juga meminta agar tidak terpengaruh bila ada orang yang mengiming-imingi jabatan dengan meminta imbalan sejumlah uang," tegasnya.

Dengan adanya test assessment ini, maka akan menghasilkan orang-orang yang berkompeten dan sesuai keahlian di bidangnya. Selain itu dipastikan di pemerintahannya ini tidak ada lagi orang-orang titipan dan pesanan.

Direncanakan kata Nurdin, test assessment pada Eselon II, III dan IV pejabat Provinsi Kepri itu, akan mulai dilakukan pada, Jumat (21/10) mendatang dan hal itu juga telah dikoordinasikan dengan Sekda Provinsi.

"Memang  penyusunan Perda SOTK masih dalam pembahasan di DPRD Kepri, namun harus dipersiapkan lebih dulu, figur-figur pejabat yang mampu dan layak di bidangnya benar-benar bekerja secara profesional," sebutnya.

Nurdin juga menjamin, pelaksanaan test assessment Pejabat Pemprov Kepri itu, nantinya akan berjalan secara transparan. Sebab sebelumnya akan dibentuk tim assessment yang akan melibatkan semua unsur dari mulai lembaga pemerintahan, akademisi serta tokoh masyarakat.

Hasil dari penjaringan ini nantinya akan masuk ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sehingga akan mempermudah dalam proses pemilihannya.

"Nantinya Baperjakat ini yang akan mengajukan siapa yang paling layak untuk menduduki jabatan tersebut, setelah menerima hasil dari tim assessment ini. Saya juga akan mendukung penuh dari hasil ini demi mencari yang baik dari yang terbaik, demi kemajuan dan kebaikan Kepri ke depannya," pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Derah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, TS Arif Fadillah, membenarkan dengan adanya intruksi tersebut. Menurutnya hal ini penting, sebab jabatan eselon II, III dan IV sebagi pembantu Gubernur harus mampu sebagi tandem.

"Kami sangat mendukung sekali dengan hal ini, sebab nantinya akan menghasilkan pejabat yang kompeten di bidangnya masing-masing. Tidak ada lagi jabatan diisi oleh orang-orang titipan dan lain sebagainya yang tidak kredibel," terangnya.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan daerah, dari segi pelayanan dan juga kinerja pejabat yang lebih baik ke depannya.

"Jangan sampai jabatan ini diisi oleh orang yang tidak kompeten dan tidak bisa bekerja. SDM yang handal sangat diperlukan dalam meningkatkan pemerintahan. Saya yakin banyak pegawai di Pemprov ini yang mampu dan bisa bekerja, namun belum ada kesempatan. Dengan adanya test assessment ini semua pegawai yang telah memenuhi kriteria, silahkan mengajukan untuk assessment ini," bebernya.

Editor: Udin 

---