15 Tahun Kota Tanjungpinang Otonomi

Pelayanan Administrasi Kependudukan Masih Mengecewakan

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Selama 15 Tahun Kota Gurindam Tanjungpinang ditetepakan sebagai daerah otonomi, ternyata belum dapat memberikan pelayanan maksimal dan prima pada masyarakatnya.

Bayangkan saja, hanya untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akte Kelahiran, masyarakat masih saja dibola dan disuruh bolak-balik oleh Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan, dan dinas Kependudukan dengan sejumlah alasan Klise.

Demikian ungkap Afriyendi, salah seorang warga kota Tanjungpinang pada BATAMTODAY.COM, atas lambat dan mengecewakanya pelayanan di Kecamatan dan Dinas Kependudukan kota Tanjungpinang .

"Hanya untuk mengurus pergantian KK kami yang hilang, saya harus bolak balik ke Disduk ini, tapi KK yang diuruskan juga belum selesai," ujar Afriyendi kepada BATAMTODAY.COM, Senin,(17/10/2016).

Warga yang juga mengaku salah seorang Ketua RT di bilangan Kecamatan Tanjunpinang Barat ini juga mengaku sudah membuat laporan kehilangan dari Polsek. Namun oleh salah seorang Pegawai dinas Kependudukan di bagian pelayanan bernama Hendri, mengatakan, KK yang bersangkutan belum dapat diproses dan dicetak karena sever internet kependudukan Disduk Tanjungpinang sedang rusak.

"Katanya belum bisa dicetak, server disduk sedang rusak," lanjut Apriyandi menirukan ungkapan salah seorang PNS bernama Hendri yang saat itu ‎sambil asyik main game di komputernya.

Keluahan yang sama, juga diungkap Arun, ketika mengurus data kependudukan di Kecamatan dan Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang.

"Kami sampai bingung, apa urusanya sever rusak dengan penggantiaan KK, apakah memang data KK disimpan di sever data kependudukan Disduk Capil Kota Tanjungpinang, harusnya PNS disanan harus menjelaskan pada masyarakat," ujarnya bertanya.

Kesulitan dan belum maksimalnya pelayanan birokrasi pengurusan administrasi kependudukan di Kota Tanjungpinang ini hanya satu dari sekian pelayanan yang belum memuaskan yang diberikan aparatur pemerintah Kota Tanjungpinang pada warganya.

Otonomi daerah sedianya menjadikan tolak ukur peningkatan pelayanan pada masyarakat. Karena hakekat dari otonomi daerah, selain meningkatkan pembangunan juga dituntut meningkatkan pelayanan dengan memotong tali birokrasi yang panjang, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Editor: Dardani

---