DPRD Minta Pemprov Kepri Genjot PAD

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak saat Paripurna pandangan umum fraksi tentang Nota Keuangan APBD Perubahan di ruang sidang paripurna, Dompak, Rabu (12/10/2016), menyampaikan harapan, agar Pemerintah Provinsi Kepri bisa meningkatkan pendapatan daerah.

Pasalnya, kondisi perekonomian yang sudah sangat sulit saat ini (defisit), Pemprov diharapkan dapat bekerja ekstra untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Menurut Jumaga, defisit anggaran yang dialami Pemprov Kepri saat ini tidak dapat dibiarkan dengan berleha-leha atau hanya usaha rutin saja. Melainkan, menuntut Gubernur dan jajaran harus lebih kreatif. Kedepan, Pemprov harusnya tidak bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH) lagi.

Berbagai sektor pendapatan, dinilai Jumaga masih bisa digali untuk menambah pendapatan daerah.

"Selain optimalisasi pajak daerah, kita bisa juga melirik retribusi umum, pelabuhan, pertanian dan perijinan tertentu. Sehingga kita tidak bergantung kepada DBH," kata Jumaga.

Juru bicara fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov mengatakan bahwa pendapatan daerah yang menurun ini dapat dipahami oleh fraksi PDIP. Namun, PDIP minta agar maksimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak labuh jangkar.

"Perlu ada usaha yang intensif guna memperoleh pendapatan sekaligus mengurangi kebocoran yang tidak perlu," ucap Ruslan.

• Baca: DPRD Kepri Kebut Pengesahan APBD-P 2016 Kepri

Kemudian dari Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Taba Iskandar mengingatkan pemerintah agar dalam penyusunan skema rasionalisasi harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Apalagi dengan adanya SOTK baru ini. Kami ingin pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efisien," kata Taba.

Ditempat yang sama, juru bicara fraksi Demokrat Hotman Hutapea meminta agar APBD Perubahan kali ini, disusun dengan hati-hati. "Apalagi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat," katanya.

Editor: Dardani

---