Lima Kali WTP, Gubernur Kepri Dapat Penghargaan Menkeu

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Gubernur H Nurdin Basirun menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas pencapaian lima kali berturut-turut menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan itu disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Selain Provinsi Kepri, penghargaan yang sama juga diterima dua provinsi lainya di Indonesi, yaitu Jawa Barat, Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemberiaan Penghargaan, disejalankan dengan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016.

Selain mengucapakan trimaksih atas penghargaan yang di berikan, Gubernur Nurdin Basirun mengatakan, Pengalokasiaan anggaran APBD Kepri akan terus menata administrasi keuangan provinsi Kepri hingga betul-betul dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk Kepentingan Masyaralat.

"Penghargaan ini sanagt prestius, dan akan menjadi motivasi bagi Kepri ke depan dalam meningkatkan tertib administrasi, dan bahakan tertib penggunaan APBD untuk kepentingan masyaralat yang bermanfaat dan dirasakan rakyat," kata Gubernur.

Malah ke depannya, kata Nurdin, penggunaannya harus terukur. Misalnya bagaimana pembangunan jalan yang jelas mendukung investasi serta membantu pergerakan ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan.

Penggunaan terukur yang dimaksud Gubernur adalah bagaimana setiap rupiah benar-benar sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat.

"Hasil setiap rupiah penggunaannya bermanfaat buat rakyat," kata Nurdin.

Defisit yang diderita sekarang bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembangunan sama sekali. Ke depannya, tegas Nurdin, belanja-belanja yang dilakukan seperti infrastruktur adalah untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyat.

Keinginan Gubernur Nurdin sejalan dengan penegasan Presiden Jokowi yang ingin pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, secara transparan, secara akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada prosedur, tapi berorientasi pada hasil.

“Prosedurnya mengikuti, iya. Tapi orientasinya adalah hasil. Dan prinsip-prinsip ini harus bisa diwujudkan secara konkret dalam laporan keuangan yang berkualitas, andal, dan tepat waktu,” tegas Presiden.

Selain di Dhanapala, Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, dilaksanakan di Istana Negara, Selasa (20/9) pagi. Pembukaan itu dilakukan langsung Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, dan Gubernur, Bupati, Walikota, beserta seluruh jajaran, agar tidak hanya berhenti pada mengejar predikat optimi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan.

“Tidak akan ada praktik korupsi, ndak, berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel, yang lebih akuntabel,” kata Presiden Jokowi.

Editor: Dardani

---