Rasionalisasi APBD-P Kepri 2016 Masih Kurang Rp200 Miliar

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Kepri belum menyiapakan draft dan menyerahkan Ranperda Perobahan APBD 2016 Kepri ke DPRD Kepri untuk dibahas. Besarnya defisit anggaran yang mencapai Rp598 miliar, memaksa Dompak untuk melakukan rasionalisasi atau pemotongan hingga 40 persen anggaran dari Rp3,056 triliun APBD murni pada 2016. 

 

Anggota Tim TAPD Provinsi Kepri Naharudin mengatakan, hingga saat ini penyiapan draft Perobahaan APBD 2016 itu masih terus dibahas di internal TAPD Kepri, dengan rasionalisasi anggaran sebesar Rp579 miliar.

"‎Sampai saat ini pemerintah masih terus melakukan pembahasan, khususnya rasionalisasi sebesar Rp579 miliar termasuk sisa utang ke pihak ke tiga dan dana tunda salur ke tujuh kabupaten Kota di Kepri,," ujarnya pada wartawan di DPRD Kepri, Rabu,(10/8/2016).

Dari rapat pertemuan Tim TAPD dengan seluruh SKPD yang dipimpin Gubernur di Gedung Daerah kemarin, tambah Naharudin, ternyata sudah banyak kegiatan yang sudah dilelangkan dan bahkan sudah dikontakkan dan saat ini berjalan dari APBD murni 2016 lalu.

“Tentu dengan kegiatan yang sudah berjalan ini, tidak mungkin dilakukan lagi penghentian, karena apabila dihentikan, akan berdampak hukum gugatan perdata dari pihak ke tiga," ungkapnya.

Sebelumnya, tambah Naharudin, dari Rp3,56 triliun besaran APBD Kepri dengan kondisi defisit, akibat penerimaan pajak dan DBH Pusat yang menurun, pemerintah akan merasionalisasi 30 persen dari alokasi dana belanja langsung. Khususnya Rp1,4 triliun biaya modal kegiatan pembangunan dari masing-masing SKPD.

"Ternyata ‎dari pertemuaan kemarin, Rp1.4 triliun dana balanja langsung, Ternyata sudah banyak yang dikerjakan. Jadi tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mengefisiensi akan kembali dipotongdari belanja tidak langsung tergantung dari masing masing SKPD," sebutnya.

Saat ini, dari seluruh SKPD di Provinsi Kepri sudah melaporkan seluruh kegiatan Belanja Modalnya yang akan dilakukan rasionalisasi ataupemotongan. Dan dari pelaksanaan Pemotongan sejumlah kegiatan itu, sudah Rp300 miliar yang dirasionalisasi.

"Saat ini, tinggal Rp279 miliar lagi, yang akan disisir, untuk dilakukan pemotongan dari seluruh kegiatan SKPD. Dan untuk memenuhi kekurangan Rp.279 milyar ini, saat ini sedang di cari solusi, apakah nantinya akan disesuaikan, atau pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaan pembayaran akan dilakukan pada 2017," ujarnya.

Gubernur dan Tim TAPD, dikatakan Naharudin, juga sudah menyepakati, ‎target penyelesian penyusunan Dfarf Perobahaan APBD ini, akan dilakukan pada minggu ini. Dan dalam beberapa hari ini Gubernur, Tim TAP serta seluruh kepala SKPD akann segera melaksanakan rapat.

Editor: Dardani

---