BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tidak semua orang mau datang atau mendekati kantor kejaksaan. Sama dengan kantor polisi dan rumah sakit, merupakan tempat yang dihindari orang untuk didatangi, kecuali terpaksa. Bagi sebagian masyarakat, datang ke kantor kejaksaan pasti berhubungan dengan kasus atau perkara hukum.

Barangkali, untuk menjauhkan rasa takut sejumlah masyarakat untuk datang ke kantor kejaksaan, Kepala Kejaksaan (Kajati) Tinggi Kepri, Andar Perdana SH, menggulirkan semboyan: "Jadikan Jaksa sebagai Sahabat". Ingat ya, Sahabat! Semboyan itu juga tertulis di mobil jeep dalam explorer Kepri Kajati Andar Perdana SH.

Semboyan itu juga membuktikan, Kajati Kepri Andar Perdana ingin bersahabat dengan siapa saja. Termasuk para koruptor? Entahlah!

Namun faktanya, hingga semester pertama tahun ini, tidak satu pun tersangka kasus korupsi yang dijebloskan penyidik Kejati Kepri ke hotel prodeo.

Itulah makanya, kini kinerja Kejati Kepri ‎jadi sorotan masyarakat. Selain terkesan masih tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, Kejati Kepri juga ditenggarai tidak profesional dan tidak transparan dalam penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kepri.

Sejumlah penyelidikan kasus dugaan korupsi yang telah dijpulbaket dan penyelidikan, hingga saat ini kasusnya mengendap di Kejati Kepri, dan prosesnya pun gelap.

Tetapi, bagaimana jika sejumlah kepala SKPD di pemerintahan kabupaten/kota di Kepri serta kontraktor sejumlah proyek yang diduga bermasalah, justru datang bersilaturahmi menemui kepala kejaksaan di Kepri? Itulah yang terjadi di kantor Kejati Kepri pekan lalu.

Dengan alasan bersilaturahmi, Kepala Dinas PU Kabupaten Anambas, Satiar, datang dan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana SH di ruangannya, Jumat (22/6/2016).

• Baca: Jelang Lebaran, Pengusaha dan Kepala Dinas Gencar Temui Kajati Kepri di Kantornya

Kepala Dinas PU sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Anambas itu, terlihat keluar dari ruangan Kajati Andar Perdana SH di lantai dua gedung Adhiaksa tersebut.

Hanya berbaju kaos dan celana jeans dipadu sepatu sport, Satiar menyapa wartawan. Ia mengaku, dirinya datang dan bertemu dengan Kepala Kejati Kepri Andar Perdana untuk bersilaturahmi. "Hanya bersilaturahmi, tak ada apa-apa," ungkap Satiar kepada wartawan, Jumat (22/6/2016).

Tidak tertutup kemungkinan, kedatangan Satiar ke Kejati Kepri juga ada bermasalah dengan hukum. Apalagi, saat ini pihak Asintel dan Aspidsus Kejati Kepri diketahui sedang melakukan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dalam penyelikan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kehadiran Kepala Dinas PU Kabupaten Anambas, Satiar, di Gedung Kejati Kepri di Senggarang, Tanjungpinang, Jumat, 26 Juni 2016, kemudian menimbulkan pertanyaan di benak sejumlah wartawan yang biasa mangkal di gedung adhiaksa itu. "Lobi atau silaturahmi," celetuk salah satu pewarta.

Sejumlah kasus dugaan Korupsi yang ditelisik penyidik Kajati Kepri di kabupaten pulau terluar Provinsi Kepri itu, antara lain dugaan korupsi proyek Multi Years Wather F‎ront City, dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas dan posyandu, dugaan korupsi pembangunan ruang belajar siswa, dan yang teranyer adalah dugaan korupsi pengadaan mess dan asrama mahasiswa, yang dalam pelaksanaan renovasinya juga melibatkan Dinas PU.

• Baca: Kejati Kepri Bidik Proyek Waterfront City Anambas Senilai Rp43,5 Miliar

Selain itu, ada juga tindak lanjut putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang dalam kasus dana PPID Anambas, yang menyatakan secara jelas keterlibatan 5 pejabat Anambas dalam kasus tersebut. Seperti mantan Bupati Anambas Tengku Mikhtaruddin, mantan Sekda Anambas Raja Tjelak Nur Djalal (RTND), Kabag Keuangan Ivan, Kuasa BUD Salmiah, dan pemilik rekening penampung.

Selain Satiar, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri juga melakukan pertemuan dengan Manajer Operasional PT Wika atau Wijaya Karya, Adhi Priyanto. PT Wika adalah kontraktor pembangunan Jembatan I Dompak, yang menelan dana Rp312 milliar APBD Kepri tshun 2014-2015. Dan hingga dua tahun, pelaksanaan pekerjan tak kunjung selesai.

Kepada BATAMTODAY.COM, Adhi Proyanto mengaku bertemu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana. Namun mengenai tujuan pertemuan, Adhi enggan bercerita.

Dalam kasus proyek Jembatan I Dompak, peranan Kejati Kepri sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), ternyata merupakan pembela dan pendukung PT Wika untuk meminta perpanjangan waktu pekerjaan kepada Pemerintah Provinsi Kepri melalui adendum untuk kali kedua.

Kadis PU Kepri Heru Sukmoro mengatakan, pemberiaan tambahan waktu bagi kontraktor Jembatan I Dompak, mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kepri sebagai TP4D. Dan apabila tidak diberikan, Pemprov Kepri yang dipersalahkan.

• Baca: Gagal Selesaikan Proyek Jembatan I Dompak, PT Wika Minta Tambahan Waktu Kali Kedua

"Point pentingnya adalah, Jembatan I Dompak harus selesai dalam adendum yang kedua ini. Karena TPAD Kejati Kepri terus mengawasi. Tentu pengawasan tersebut akan menghindarkan kita dari berhadapan dengan proses hukum," ujarnya.

Sedianya, sesuai dengan kontrak kerja proyek Multi Years Jembatan I Dompak, masa pelaksanaan mega proyek Provinsi Kepri yang menelan dana Rp312 miliar lebih dari APBD 2014-2015 Provinsi Kepri ini, telah disepakati selama 540 hari atau 1 tahun 6 bulan, dengan penandatanganan Kontrak dilakukan pada Mei 2015 atau akan selesai pada November 2015 lalu.

Sedangkan dengan bos PT Alam Beringin Mas (ABM), Akim, pemilik sejumlah proyek jalan di Kepri, Kajati Kerpi Andar Perdana juga melakukan pertemuan. Bos kontraktror sejumlah proyek jalan di Kepri ini juga memiliki sejumlah masalah dalam pelaksanaan proyek. Seperti pembangunan Jalan Lintas Barat Bintan, proyek jalan di sisi Kota Tanjungpinang, jembatan Dompak.

Pertanyaanya kemudian, apakah dengan pertemuanya dengan Kajati Kepri Andar Perdana sebuah trik agar para penyidik Kejati Kepri tidak berani untuk mengusut sejumlah dugaan korupsi proyek ditangani PT Alam Beringin Mas?

• Baca: Dinas PU Kepri Juga Perpanjang Kontrak Proyek PT ABM Senilai Rp31 Miliar

Terkait dengan pertemuanya dengan sejumlah kontraktor dan pejabat tersebut, Kajati Andar Perdana membenarkan. Namun, dirinya buru-buru membantah kalau kedatangan dan pertemuanya dengan sejumlah pejabat dan pengusaha di ruangan kerjanya itu untuk memberikan dana THR lebaran.

"Memang salah kalau datang dan bertemu saja?" ujar Andar ketika disinggung mengenai maksud dan tujuan pertemuanya dengan Kadis PU Anambas itu.

Andar juga menegaskan, tidak ada larangan bagi siapa saja yang mau datang dan bertemu dengan dirinya selaku Kepala Kejati Kepri. "Atau, besok kau buat saja (tulisan) larangan di situ. Dilarang bertemu dengan Kajati," ujarnya dengan raut wajah geram.

Editor: Dardani