BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi dana tunjangan DPRD Natuna Rp2 M tahun 2011, dua Pejabat teras Natuna, Kepala Dinas PU, Minwardi dan M.Husen selaku Inspektorat, mendatangi Kejaksaan Tinggi Kepri. Kedua Pejabat PU dan Inspektorat Natuna ini, diperiksa sejak pagi hingga sore oleh penyidik Kajati Kepri, Kamis (22/6/2016). 

Ditemui usai pemeriksaan, Kepala Inspektorat Natuna, M.Husen, mengatakan pihaknya dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan korupsi tunjangan rumah dinas 20 anggota DPRD Natuna tahun 2011.

Selain dirinya, M.Husen juga mengaku, Kepala Dinas PU Natuna Minwardi juga turut serta dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri.

‎"Diminta keterangan sebagai saksi aja tadi, mengenai tunjangan rumah dinas DPRD," sebut M.Husen.

Disinggung mengenai jumlah dan pemeriksaannya mengenai hal apa saja, M.Husen menyatakan sangat banyak, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan rumah dinas DPRD serta mengenai dana tunjangan perumahan yang dialokasikan dari APBD Natuna.

"Pertanyaanya banyak, seputar rumah dinas ‎dan pengalokasiaannya," sebut M.Husen.

M.Husen juga mengatakan, dirinya diangkat sebagai Kepala Inspektorat Natuna sejak 2014 lalu, sementara pengalokasian dana tunjangan dan pembangunan rumah dinas DPRD Natuna sudah berlangsung sejak 2010 dan 2011.

Terkait pemeriksaan dan pemanggilan pejabat Natuna itu, juga dibenarakan asisten Pidana Khusus Kajati Kepri, N.Rahmat SH. Dia mengatakan keduanya dimintai keterangan, terkait dengan penyidikan korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Natuna.

"Proses Penyidikannya masih terus kami lakukan, selain sudah memanggil 20 orang anggota DPRD, juga dilakukan pemeriksaan pada pejabat Natuna, seperti Sekda, Sekwan, serta pejabat SKPD lainya," sebut N. Rahmat.

Disinggung mengenai penetapan tersangka dalam korupsi Rp2 miliar lebih dana tunjangan perumahaan DPRD Kabupaten Natuna 2011 ini, Rahmat mengatakan belum dilakukan, karena masih pendalaman.

"Belum, masih penyidikan dan pendalaman kepada sejumlah saksi lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Kepri telah meningkatkan status dugaan korupsi tunjangan perumahan unsur pimpinan DPRD Natuna periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke tahap penyidikan atas ditemukannya unsur melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara dalam korupsi pengalokasian dana tunjangan perumahaan 20 anggota DPRD Natuna.

Hal ini berkaitan dengan telah dibangunnya 20 unit rumah dinas DPRD Natuna, tetapi tidak pernah digunakan. Namun Pemerintah Kabupaten Natuna secara rutin masih menganggarkan Rp2 miliar alokasi dana di APBD untuk tunjangan perumahaan anggota DPRD Natuna.

Kebijakan pengalokasian anggaran tunjangan perumahan ini, kepada anggota DPRD Natuna setiap bulannya masing-masing menerima dana, Ketua DPRD Natuna sebanyak Rp14 juta, wakil sebanyak Rp13 juta dan anggota masing-masing Rp11 juta.

Alokasi dana Tunjangan Perumahan DPRD Natuna ini sendiri, telah berjalan selama 5 tahun. Tapi dalam proses hukum, tim penyidik Kajati Kepri hanya memproses penggunaan anggaran tunjangan perumahaan DPRD Natuna pada tahun 2011 senilai Rp2 Milliar.

Editor: Udin