Paripurna LPP-APBD 2015 Kepri Ditunda, Ini Penyebabnya

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sidang Paripurna DPRD Kepri dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2015, batal dilaksanakan lantaran Gubernur dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepri dan tiga unsur pimpinan DPRD tidak hadir.

Penundaan paripurna ini, diawali hujan interupsi dari sejumlah anggota ketika Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH membuka sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/6/2016).

"Paripurna ini harusnya dihadiri para kepala SKPD. Karena paripurna ini tujuannya menilai kinerja mereka (masing-masing SKPD)," kata Taba Iskandar mengawali interupsi. "Alangkah lucunya, jika paripurna yang menilai mereka justru tidak dihadiri yang dinilai," tambahnya.

Komentar senada dikatakan Suryani dari fraksi PPP-PKS. Dia meminta agar Gubernur Kepri dan para SKPD menganggap paripurna DPRD adalah suatu agenda yang penting. Sehingga, kepala SKPD tidak hanya mengikuti kegiatan Safari Ramadan gubernur saja.

"Safari Ramadan perlu. Tapi paripurna juga penting. Saya minta kepada Ibu Sekda menyampaikan hal ini kepada kepala SKPD," tegas Suryani.

Komentar lebih tajam datang dari Ruslan Kasbulatov asal Fraksi PDIP. Ia menilai kepala SKPD lebih memilih mengikuti kegiatan Gubernur dibandingkan paripurna agar jabatannya aman. "Kepala SKPD jangan jadi buntut gubernur. Jangan angkat telor. Harus profesional," tegur Ruslan.

Dari 44 kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Provinsi Kepri, tercatat hanya tiga kepala SKPD yang hadir. Ketiga kepala SKPD itu, antara lain Kadisnaker Tagor Napitupulu, Kabiro Ortal Firdaus. Datang kemudian Kadisdik Yatim Mustafa.

Ketidakhadiran kepala SKPD Provinsi Kepri ini, sebenarnya juga diimbangi absennya 19 dari 44 orang anggota DPRD Kepri, termasuk tiga unsur Pimpinan DPRD, masing-Masing Husnizar Hood, Rizky Faisal, dan Amir Hakim Siregar.

Dari data absensi, Sekretaris Dewan menyatakan, dari 44 orang anggota DPRD Kepri, yang hadir secara fisik dalam Paripurna DPRD itu hanya 24 orang, sementara 20 lainnya tidak hadir dengan alasan, 1 orang sakit dan 19 orang izin.

Namun demikian, Jumaga Nadeak menyatakan, dengan kehadiran 24 orang anggota DPRD Kepri, Rapat Paripurna LPP-APBD Kepri dinyatakan tetap kuorum dan dapat dilanjutkan.

Namun atas penolakan dan hujan Interupsi dari masing-masing anggota, akhirnya Jumaga menyerahkan kelanjutan sidang paripurna kepada masing-masing fraksi dan disepakati ditunda dan diagendakan kembali. ‎

Menanggapi hal ini, Sekda Kepri Reni Yusneli mengatakan bahwa pada saat yang sama, Pemprov memiliki empat agenda. Sehingga para kepala SKPD dibagi-bagi kehadirannya. "Ada safari di Lingga, acara di Batam dengan DPD. Ada yang dipanggil di Jakarta. Jadi wajar jumlah yang hadir hanya sedikit," katanya.

Namun demikian, kepala SKPD itu telah mewakilkan kehadirannya kepada eselon tiga, dikatakan Reni karena eselon tiga lebih mengerti dengan pelaksanaan teknis kegiatan.

"Jadi sebenarnya tidak masalah kalau dilanjutkan. Tapi kalau teman-teman di DPRD memandang lain, kami ikuti saja," ujarnya.

Editor: Dodo

---