Meski Defisit, DPRD Tanjungpinang Tetap Fokus Bahas APBD Perubahan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Suparno mengatakan saat bulan Ramahan ini dewan akan fokus membahas masalah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) Kota Tanjungpinang yang dua tahun berturut-turut mengalami defisit.

Menurut Suparno, pembahasan APBD P ini akan menghabiskan banyak waktu mengingat akan banyak sekali kegiatan yang dipangkas guna menutupi defisit keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

"Sekarang kita sedang menggiatkan pembahasan APBD-P, 2 tahun berturut-turut defisit membuat kita juga kelabakan, menjadi yang terpenting untuk dibahas. Tahun ini kita defisit Rp 100 miliar ke atas, ini tentu menghawatirkan, beberapa kegiatan akan terevaluasi lagi," ujar Suparno saat dihubungi, Kamis (9/6/2016).

Suparno mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan sinkronisasi antara pemerintah darah dan DPRD tentang kegiatan yang memang harus didahulukan dan mana yang tidak.

"Tahap koordinasi yang telah kita lakukan adalah tahap penghitungan jumlah defisit yang rasional yang sampai hari ini bisa kita tekan berapa, agar saat pembahasan sudah saling memahami antara Pemko dan Dewan," ujar Suparno.

Dewan memang sangat fokus membahas tentang APBD P ini, meskipun pekerjaan rumah (PR) lain masih banyak, seperti peraturan daerah (Perda) yang ditargetkan 10 selama 2016 namun yang baru tercapai hanya 3 hingga Juni ini, tetap Suparno mengatakan itu hal gampang.

"Perda hal yang sudah kita bahas bersama dengan baik, tanpa hambatan dan masalah, yang paling menjadi masalah adalah defisit ini, ini yang benar-benar kita fokuskan, kita harapkan semua program pembangunan dan yang menyentuh masyarakat akan dapat terealisasi, makanya kita menunggu hasil penghitungan defisit ini," ujar Suparno.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan bahwa Pemko tanjungpinang mengalami defisit sebanyak Rp154 miliar dari Rp1,041 triliun APBD 2016 yang diusahakan. Defisitnya anggaran APBD 2016 ini kata Riono disebabkan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) akibat lesunya ekonomi, juga dipengaruhi kurangnya dana alokasi khusus (DAK) yang diterima Pemko dari Pemerintah Pusat, setelah aturan Presiden tentang perolehan DAK diterbitkan.

"Selain itu tertundanya pembayaran dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas, serta dana bagi hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor dari Provinsi Kepulauan Riau ke daerah yang hingga saat ini belum bisa dibayarkan," ujar Riono belum lama ini.

Editor: Dodo

 

---