BATAMTODAY.COM, Anambas - Satuan Kerja (Satker) PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) Tanjungpinang berhasil menggagalkan penjualan 1.150 butir telur penyu yang diduga berasal dari Anambas.

Kepala Satker (Kasatker) PSDKP Tanjungpinang, Herno Adianto mengatakan, pihaknya mendapat informasi dari Tambelan, Kabupaten Bintan ‎bahwa salah satu pedagang menumpang dengan kapal perintis.

"Awalnya kita dapat informasi dari warga Tambelan. Setelah tiba di Tanjungpinang kita selidiki, bahkan salah satu anggota menyamar sebagai pembeli," ujarnya, Minggu (5/6/2016).

Herno menambahkan,‎ penyergapan yang dilakukan Kamis(2/6/2016) lalu, petugas PSDKP berhasil menemukan Yohanes, si penjual telur penyu. Kepada petugas Satker PSDKP, Yohanes mengungkapkan, dirinya mendapatkan telur penyu dari Anambas, dan akan dijual Rp5.000 per butir.

"Yohanes mengakui, telur itu berasal dari Anambas, tetapi dia tidak tahu tepatnya di mana. Dia juga mengakui baru pertama kali menjual telur penyu ini, tapi kita kurang percaya. Dari identitasnya, Yohanes berasal dari Jawa, tetapi telah lama berdomisili di Tanjungpinang," paparnya.

Herno menerangkan, pihaknya masih menunggu tindaklanjut dari Pemerintah Pusat terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait hal ini. Namun, sesuai dengan Undang-undang Perikanan, Yohanes akan dikenakan denda Rp250 juta serta kurungan hingga 6 tahun penjara.

"Berdasarkan UU Perikanan, denda teringan Rp250 juta, kalau yang terberat bisa sampai enam tahun penjara. Dari 1.150 telur penyu ini, 54 diantaranya dilakukan penangkapan di tempat konservasi Lagoi, Kabupaten Bintan," tegasnya.‎

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Yunizar mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pengambilan dan perdagangan penyu telur, bagian tubuh dan atau produk turunannya.

Surat edaran bernomor 09/Kdh.KKA/042/04.16 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris di Tarempa per tanggal 16 Mei 2016 ini, mengatur dengan tegas larangan itu. Baca juga: Pemkab Anambas Larang Warganya Konsumsi dan Jual Penyu

Dalam surat edaran tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pegelolaan penyu dan habitatnya yang menjadi perhatian di dalam mengeluarkan surat edaran ini. Mulai dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sampi kepada Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan atau produk turunannya.

"Dalam surat edaran tersebut, selain tidak mengkonsumsi penyu dan telur penyu, masyarakat juga diminta untuk tidak mengambil atau mengutip penyu, telur, bagian tubuh dan atau produk turunannya, termasuk tidak menjual dan memperdagangkan hewan penyu itu. Untuk prakteknya memang banyak ditemui di masyarakat. Untuk saat ini masih mengimbau dan melakukan sosialisasi, termasuk berkoordinasi dengan Satker Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Pekanbaru di Tarempa," paparnya.

Di Anambas, terdapat dua jenis penyu dari enam jenis penyu yang ada di Indonesia, yakni penyu hijau dan penyu sisik. Kebiasaan berkembang biak mahkluk hidup ini pun, mayoritas hampir di setiap pasir yang ada di Anambas, khususnya di pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Penyu pun bahkan masuk dalam apendix 1 berdasarkan regulasi dari Cites Internasional.‎

Editor: Dardani