Hanya Bupati Natuna dan Wabup Anambas yang Hadir

Pembukaan Musrenbang RPJMD Kepri Hanya Dihadiri Dua Anggota DPRD
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 02-06-2016 | 16:47 WIB
musrenbang-kepri-2016-1.jpg

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri, sebagai implementasi dari visi dan misi Nurdin Basirun sebagai Gubernur yang mau mewujudkan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang sejahtera ramah lingkungan dan unggul dalam bidang maritim, sepertinya kurang mendapat dukungan dari sejumlah kalangan.

Hal itu terlihat, dari minimnya kehadiran perwakilan Kepri di DPR RI, DPD RI serta legislatif di DPRD Kepri dan bahkan bupati serta wali kota di Kepri dalam acara pembukaan Musrenbang RPJMD selama 5 tahun (2016-2021) di Aula Kantor Gubernur Kepri, Kamis (2/6/2016).

Dari data absen kehadiran undangan panitia, staf Badan Pembangunan Daerah sebagai penerima tamu, dari tiga legislator Provinsi Kepri di DPR RI dan empat senator di DPD RI, tidak satupun yang hadir dalam acara itu.

Dari 45 anggota DPRD Kepri, hanya hadir dua orang saja yakni yakni Sarafuddin Aluan dan Tawarich. Termasuk juga kalangan bupati dan walikota, hanya Bupati Natuna Hamid Rizal dan Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra yang datang.

Sementara Batam, Bintan, Natuna dan Karimun, ‎dan Tanjungpinang, hanya diwakilkan pada Sekretaris Daerah-nya. Sedangkan Kabupaten Lingga, sama sekali tidak dihadiri unsur pimpinan daerahnya.

‎Salah seorang staf Bappeda Kepri, yang bertugas menerima tamu, mengatakan, pihaknya telah mengundang secara terbuka melalui surat undangan sejumlah stakeholder Provinsi Kepri itu.

"‎Diundang semua, tapi memang banyak juga yang berhalangan," sebut salah seorang staf Bappeda penerima tamu, yang namanya enggan ditulis pada BATAMTODAY.COM.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin dalam laporanya mengatakan Musrenbang RPJMD Kepri 2016-2016, yang dilaksanakan selama dua hari dan diikuti ribuan peserta.

"Kita laksanakan dua hari, yang diikuti seluruh dari Pemerintah dan DPRD, kepala dinas, instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dari luar maupun di Provinsi Kepri," sebutnya.

 

Expand