BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tanggapi demo dan penolakan masyarakat terhadap aktivitas dugaan perambahan hutan di Jemaja yang dilakukan PT. Kartika Jemaja Jaya (KJJ) di Anambas, ‎Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan akan melakuan evaluasi dari tujuan penerbitan izin serta prosedural yang dilakukan.

Selain itu, Gubernur juga meminta agar Bupati Anambas membuat dan melaporkan kondisi pelaksanaan perkebunan tersebut kepada Provinsi Kepri, sehingga langkah-langkah, penyelesian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan.

"‎Sampai saat ini Bupati belum ada melaporkan, kondisi dan permasalaha‎n yang dihadapai atas kontroversi perkebunan ini," ujar Nurdin pada BATAMTODAY.COM, di Tanjungpinang.

Terkait dengan pengeluaran izin dan permasalahan yang ada, Pemerintah Provinsi Kepri, tambah Nurdin akan melihat kewenangan perizinan yang dikeluarkan. Dan kalau memang pengeluaran izin adalah kewenangan Kabupaten, maka evaluasi pengeluaran izin tersebut juga akan dilihat, sudah sesuai prosedural aturan atau belum.

"Kita tengok dulu wewenang pengeluaran izinnya mulai dari bawah, ‎apakah sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Hingga dalam mengambil kebijakan nantinya tidak ada yang dirugikan," sebut Nurdin.

Mengenai pro dan kontra dari masyarakat, Nurdin mengatakan, akan diterima dan pelajari, apakah benar apa yang diadukan dan dikhawatirkan masyarakat, yang nantinya akan ditindak-lanjuti, sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku.

Ditanya mengenai Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH) yang dikeluarkan, mantan Kepala Dinas Pertaniaan, Perkebunan dan Kehuatanan Provinsi Kepri, Said Jafar, yang diduga KKN dan menjadi Komisaris di PT.KKJ, Nurdin menimpali kalau dirinya tidak mengetahui hal itu.

"Saya belum mengetahui itu, kan saya masih baru. Oleh Karena itu, perlu dilakukan evaluasi dari awal pengeluaran izin. Dan kalau nanti dalam pengeluaran izin  perkebunan, HGU-Perkebunan, dan IPPH-nya tidak sesuai dengan aturan, maka perlu dilakukan evaluasi," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, PT KJJ merupakan perusahaan yang mengklaim telah mendapat Izin Pengolahan Lahan Hutan Untuk Perkebunan dari Kementeriaan Kehutanan dan Bupati Anambas Tengku Mucktarudin, dengan total luas lahan 2,500 Hektar dan kembali ditambah menjadi 3,600 Hektar, lebih dari 26 ribu hektar luas lahan hutan di Jemaja yang dimohonkan.

Selanjutnya, pada 2009, ‎Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Tengku Muchtarudin, mengeluarkan izin lokasi perkebunan karet PT KJJ dengan nomor surat: 135/525.21/V/2009 tanggal 23 Mei 2009.

Selanjutnya, pada 2015, Kepala Dinas Pertaniaan dan Kehutanan Provinsi Kepri, Said Jafar, yang ternyata juga menjadi Komisaris di PT.KJJ, mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada 3,600 Hektar lahan yang diklaim PT.KJJ untuk pelaksanaan perkebunan.

Editor: Udin