BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Keuangan APBD 2015 Preovinsi Kepri. 

Penyerahan ‎LHP-APBD 2015 dilakukan oleh Ketua BPK-RI Hari Azhar Aziz ke Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRD Kepri Dompak Tanjungpinang, Senin (30/5/2016).

Paripurna Istimewa penyerahan LHP-APBD 2015 Provinsi Kepri ini sendiri dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kepri, Gubernur Provinsi Kepri, serta diikuti Ketua BPK-RI Provinsi Kepri, Auditor BPK-RI serta sejumlah Kepala SKPD Kepri Kepri lainya.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, sesuai dengan UU dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan, keuangan negara wajib dikelola dengan baik, dan untuk mewujudkanya perlu dilakukan audit pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai mana yang dilakukan BPK-RI.

Ketua BPK-RI Kepri, Hari Azhar Aziz mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Demikian juga analisis penyimpangan dan potensi kerugian negara yang disampaikan BPK-RI dalam batas waktu tertentu yang juga memperngaruhi pemberian opini.

Dalam pelaksanaan audit keuangan, tambah Hari Azhar, BPK-RI melaksanakan audit keuangan sesuai dengan standar keuangan negara yang menyangkut 4 krateria, meliputi kesesuian laporan pelaksanaan dengan standar akuntansi, keucukupan informasi, efektifitas pengawasan dan ketaatan penggunaan anggaran pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sejak tahun 2015 seluruh intsansi di Indoensia telah menerapakan sistem akuntansi aqrual dalam pelaporan keuangan, dengan 7 krateria laporan pemanfaatan APBD," sebutnya.

Pemeriksaan APBD 2015 Kepri, yang dilakukan, BPK-RI, dilakukan sejak Januari 2015-31 Desember 2015. Dari pelaksanaan APBD 2015, Kepri, ditemukan permasalahaan standar pelaporan yang belum mengacu pada SPI, dan peraturan perundang-undangan, kendati memang tidak terlalu signifikan.

‎"Dari hasil pemriksaan BPK-RI, terhadap APBD Kepri, BPK-RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) pada Laporan Pelaksanaan APBD 2015," ujar Hari Azhar Aziz.

Atas perolehan itu, sejumlah PNS DPKD Kepri, terlihat bertepuk tangan, menyambut hasil Opini WTP Laporan Pemeriksaan BPK-RI atas LKD APBD 2015 tersebut.

Editor: Dardani