BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang terus mendalami dan melakukan penyelidikan, terhadap semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi Rp4,2 miliar lebih dana BUMD Tanjungpinang. Bahkan, Kejari Tanjungpinang telah meminta keterangan dalam penyelidikan dari 30 orang saksi. 

"Penyelidikan masih terus kami lakukan, dan sebanyak 30 orang dari internal BUMD, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, PNS, Camat, serta warga pemilik 10 titik lahan pembangunan tower sudah kami mintai keterangan," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Danang Prasetio SH kepada Wartawan di Tanjungpinang, Selasa (24/5/2016).

Sejumlah saksi yang telah diperiksa, ungkap Danang, diantaranya adalah Direktur utama BUMD Eva Amelia, Maneger Keuagan dan Bendahara BUMD, Komisaris, serta Sejumlah Kepala Dinas, Camat serta Lurah, yang terlibat dalam pengeluaran izin pendidiran tower, penyewaan lahan.

"Dari 10 titik lahan yang disewa BUMD melalui PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, juga telah diperiksa 3 pemilik lahan, terkait dengan alokasi dana sewa yang diterima, dari Rp1 miliar lebih dana yang dikucurkan BUMN, untuk melakukan sewa lahan," ungkapnya.

Selain itu, penyidik Kejari Tanjungpinang juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi lahan. Ditemukan, dari 10 lahan tower yang sewanya sudah dibayarakan, hingga saat ini baru 4 tower yang dibangun oleh PT. Gametraco Tunggal, dan dari 4 tower yang dibangun itu, baru satu tower yang aktif dan beroperasi.

"Sedangkan 6 lokasi lahan rencana tapak tower, hingga saat ini masih kosong dan belum dilakukan pembangunan. Mudah-mudahaan dalam waktu dekat kasus ini, dapat ditingkatkan ke penyidikan, dengan penetapan siapa tersangkanya," ujar Danang.

Sebagaimana diketahui, Pemko Tanjungpinang mengucurkan dana Rp4,1 miliar kepada BUMD pada 2010-2014. Selanjutnya, melalui PT Tanjungpinang Makmur Bersama, Eva Amelia selaku Dirut BUMD Tanjungpinang kala itu, melakukan kerja sama dalam pembangunan tower dengan PT. Gemetraco Tunggal.

Sayangnya, selama lima tahun masa kepemimpinan Eva, LPJ atas penggunaan dana tersebut ternyata tidak dibuat. Selain untuk kegiatan operasional kantor, gaji dan tunjangan insentif bidang usaha yang dilakukan BUMD Kota Tanjungpinang dalam lima tahun kepemimpinannya, BUMD Tanjungpinang hanya memiliki kerjasama pendistribusian kopi dan gula serta Investasi kerjasama pembangunan 9 titik tower antara BUMD dengan PT. Gemetraco Tunggal, yang selanjutnya akan disewakan ke Telkomsel.

Mirisnya, dari 9 titik tower yang lahannya sudah disewa selama per tahun itu, hingga saat ini hanya 1 tower di Kampung Bugis yang terbangun. Sedangkan pembangunan 8 tower lainnya dan penyewaan ke PT Telkomsel maupun provider lain menjadi tidak jelas.

Dalam penyewaan lahan dan pembangunan tower, PT Tanjungpinang Makmur Bersama bertindak sebagai pelaksana pengurusan izin, pengurusan jasa SITAC, penyewaan lahan serta pengurusan IMB di 9 titik lokasi.

Alhasil, kendati dana sewa dan sewa lahan serta pengurusan administrasi, yang diduga dimark-up PT Tanjungpinang Makmur Bersama, hingga saat ini dari 9 tower, hanya tower site di Kampung Bugis yang dapat ditagih. Tagihan tersebut, hingga saat ini juga belum dibayarkan PT Gemetraco ke PT TMB sebagai perusahaan dari BUMD Kota Tanjungpinang.

Atas tidak jelasnya pengembalian pembiayaan sewa dan pengurusan administrasi izin dan IMB itu, berakibat saldo kas akhir BUMD Kota Tanjungpinang di akhir masa jabatan Eva Amalia hanya tinggal Rp1.700 saja.

Anggota DPRD Tanjungpinang Juga Dapat "Bagian"

‎Dalam sewa lahan pada 9 titik lokasi tower yang lahanya sudah dibebaskan, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, ternyata dua dari lahan tersebut merupakan lahan milik dua mantan angggota DPRD Kota Tanjungpinang periode 2009-2014 masing-masing berinisial Sp dan As.

Keduanya diduga turut serta menikmati kucuran dana BUMD Kota Tanjungpinang sebesar Rp150-200 juta, dengan alasan penyewaan lahan pembangunan 9 titik tower, kerja sama BUMD Kota Tanjungpinang dengan PT Telkom.

Keterlibatan kedua anggota DPRD Kota Tanjungpinang ini, tercatat dalam rincian laporan pengeluaran dana usaha BUMD yang dibuat dan dikeluarkan Bendahara BUMD, ketika Eva Amalia masih menjabatan direktur.

Menanggapi dugaan keterlibatan dua oknum mantan anggota DPRD yang menerima alokasi dana sewa lahan dari BUMD Kota Tanjungpinang ini, Kasi Pidsus Kejari Tanjungpinang menyatakan belum mengetahuinya. Namun, jika dalam laporan BUMD, keduanya memang dinyatakan turut serta menerima, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan.

"Kami belum mengarah ke sana. Tetapi kalau hal itu benar, nanti akan kami lakukan pemeriksaan pada keduanya sebagai saksi," pungkasnya.

Editor: Dardani