BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kepri untuk Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPj) APBD 2015, meminta Plt Gubernur Provinsi Kepri, melakukan evaluasi dan penggantian SDM di sejumlah SKPD di Provinsi Kepri lantaran indikator kinerja banyak yang tidak tercapai.

Hal itu dikatakan Ketua Pansus LKPj APBD 2015 DPRD Kepri, Sirajudin Nur, dalam Rapat Paripurna Laporan Akhir Pansus Atas LKPJ Gubernur Kepri, di DPRD Kepri, Senin (23/5/2016).

Dalam rekomendasi dan catatan strategisnya, Sirajudin mengatakan,dari rapat dan evaluasi kinerja pansus terhadap capaian target indikator pembangunan pada masing-masing SKPD, hanya sebagian yang dapat dicapai dan dikerjakan sejumlah SKPD. Bahkan, sebagaian SKPD sama-sekali tidak memiliki indikator kinerja sehingga tidak dapat dinilai dan dievaluasi pansus.

Pansus DPRD Kepri juga menyoroti tidak tercapainya realiasi target penerimaan daerah ‎yang sebelumnya diproyeksikan Rp2,7 miliar. Demikian, juga penerimaan pajak, dan realisasi distribusi, hingga gambaran fiskal keuangan APBD Kepri 2015 masih banyak bergantung pada APBN.

"Atas dasar itu, Kami memberikan rekomendasi dan catatan strategis pada Plt Gubernur Provinsi Kepri, agar mengevaluasi Kinerja DPPKAD, Bappeda, serta Penatausahaan Keuangan Daerah," ujarnya.

Demikian juga indikator penyelenggaraan urusan desentralisasi, Pansus LKPJ DPRD mendapati tidak semua indikator aspek kinerja yang disajikan sesuai dengan tujuan indikator Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga pansus tidak dapat melakukukan penilaian.

Di sektor urusan wajib daerah, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, pansus juga menyoroti belum seluruhnya indikator pembangunan yang tercapai dan dari 44 indikator pembangunan pendidikan Provinsi Kepri, baru 33 indikator yang tercapai, sementara 11 indikator lainnya, tidak tercapai.

"Kepada Gubernur Kepri, Pansus LKPJ merekomendasikan, agar mengevaluasi kinerja Pendidikan, dan merekomendasikan, agar fokus pada pembangunan sarana, peningkatan SDM, dan penyebaran tenaga pendidik, serta pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan pada siswa didik yang berprestasi serta yang tidak mampu," kata Sirajudin.

"Urusan kesehatan, kami juga menemukan 25 dari 45 indikator pembangunan kesehatan yang tidak tercapai. Pekerjaan umum yang sebelumnya dititikberatkan pada sektor pembangunan infrastruktur, dan konektivitas, juga belum seluruhnya tercapai, khususnya pada pembangunan sarana jalan dan jembatan," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sirajudin memberikan catatan dan rekomendasi pada Gubernur Kepri, agar dapat memperjelas serta menyelesaikan kontrak kerja penambahan waktu dalam pembangunan Jembatan Dompak, sehingga kepastiannya dapat diketahui. Selain itu, pansus juga merekomendasikan pada Gubernur, pembangunan, dapat disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.
‎
Di SKPD Koperasi dan UKM, Sirajudin mengatakandari 13 indikator pembangunan yang direncanakan, hanya 8 indikator yang tercapai. "Laporan Dinas Koperasi dan UKM yang disajikan, banyak yang tidak dapat dipertangungjawabkan karena datanya tidak valid, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian," sebutnya.

Atas dasar itu, pansus merekomendasikan pada Gubernur Kepri, ‎agar melakukan evaluasi menyeluruh di Dinas Koperasi dan UKM, khusunya SDM yang menangani, karena tidak mampu mencapai indikator kinerja dengan baik.

"Penempatan SDM dan aparatur yang tepat terhadap orang yang mengerti dan memahami tupoksinya, merupakan hal yang krusial yang harus dilakukan, khususnya dalam menghadapai MEA," ujarnya.

Demikian juga Urusan Penanaman Modal, dari 8 indikator kinerja pembangunan, hanya 6 indikator yang tercapai. Dalam SDM Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini, pansus juga menyatakan, terdapat penyimpangan yang sangat besar, sehingga sejumlah personel SKPD di dalamnya tidak bisa diharapkan dalam peningkatan kinerja.

"Urusan kebudayaan, tidak ada indikator pembangunan, kendati Dinas Kebudayaan di Kepri ini menghabiskan dana Rp5,9 miliar di APBD 2015. Atas dasar itu kami merekomendasikan pada Gubernur, agar dalam RPJMD mendatang, sejumlah indikator kinerja masing-masing SKPD ini, dapat dilaksanakn sehingga kinerjanya dapat diukur dan dievaluasi," pungkasnya.

Dari sejumlah catatan dan rekomendasi Pansus DPRD Kepri terhadap LKPJ APBD 2015 itu, selanjutnya Paripurna DPRD mengesahkan menjadi Keputusan Paripurna dan diserahkan pada Plt. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sebagai masukan dan evaluasi.

Editor: Dodo