Nurdin Minta Kegiatan Seremonial di Pemerintahan Dikurangi
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 12-05-2016 | 16:58 WIB
nurdin_basirun...jpg

Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Plt Gubernur Kepri, Nurdin Basirun meminta kepada jajarannya mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial. Sebab selama ini, dia menilai seremonial tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat.

"(Seremonial) yang aneh-aneh, yang lucu-lucu tak usah lagilah. Sudah tidak jaman lagi," kata Nurdin saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran di Graha Kepri, Kamis (12/5).

Tak hanya mengurangi kegiatan seremonial, Nurdin juga meminta agar 44 SKPD di Kepri mengurangi kegiatan pelatihan yang tidak terlalu penting. Sama seperti acara seremonial, pelatihan dinilainya lebih berorientasi kedalam dibandingkan ke masyarakat.

"Pengembangan kemampuan pegawai penting. Tapi membuat masyarakat pintar, membangun jalan bagus untuk masyarakat juga penting. Jadi, saya minta agar bapak ibu bisa lebih selektif dan efisien di tengah defisit anggaran kita," pinta Nurdin.

Efisiense anggaran ini, sambungnya, sejalan dengan perintah Presiden dalam penutupan Musrenbangnas yang lalu. Saat itu, Presiden meminta agar kebijakan anggaran tidak mengedepankan “bagi-bagi kue”. Sebab, jika orientasinya mendapatkan keuntungan pribadi, maka yang terjadi adalah penyerapan anggaran besar, namun tidak dirasakan langsung masyarakat. “Jangankan rasa, bau pembangunan saja tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapeda Kepri Naharuddin dalam pengantarnya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri akan fokus kepada pembangunan infrastruktur. Dengan baiknya infrastruktur, pemerintah akan lebih baik lagi.

“Sesuai dengan anggaran yang ada, orientasi pembangunan kita akan lebih dikedepankan kepada sektor infrastruktur dan pendidikan. Sehingga, masyarakat dapat lebih merasakan lagi,” kata Naharuddin.

Sedengkan serapan anggaran hingga triwulan pertama, Naharuddin mengklaim penyerapan sudah diatas target. Kondisi ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat agar daerah dan kementerian segera melakukan kegiatan.

Editor: Dodo