Musrenbang Provinsi Kepri 2016 Tak Dihadiri Anggota DPR-RI Dapil Kepri

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ada yang aneh pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi Kepri 2016 kali ini. Pasalnya, Musrenbang yang akan membahas dan merencanakan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepri tahun 2017 itu, tidak satu pun anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Provinsi Kepri yang hadir.

Dari daftar hadir pelaksanaan peserta Musrenbang Provinsi Kepri, dari tiga anggota DPR-RI Dapil Kepri, masing-masing Nyat Kadir, Dwi Ria Latifa dan Asman Abnur, tidak satupun yang hadir dalam memberikan masukan dan menampung aspirasi rencana pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepri ini ke depannya.

Demikian juga anggota DPD-RI. Dari 4 anggota DPD-RI, terlihat dalam absensi kehadiran, hanya satu orang saja yang hadir yaitu Haripinto Tanuwidjaya. Sedangkan anggota DPD-RI lainnya, seperti M. Nabil, Hardi S Hood dan Djasarmen Purba terlihat juga tidak hadir.

Hal yang sama juga ditunjukkan anggota DPRD Kepri. ‎Dari 45 anggoya DPRD Kepri, hanya sebagian yang mengikuti Musrenbang Provinsi Kepri. Termasuk dua unsur pimpinan DPRD, Rizky Faizal dan Amir Hakim Siregar juga tidak terlihat.

Sedangkan pimpinan daerah tingkat II, bupati dan walikota dari 7 kabupaten/kota di Kepri, dalam pembukaan pelaksanan Musrembang ini, hanya 5 kepala daerah yang hadir, yakni ‎Walikota Tanjungpinang Lisdarmanayah, Walikota Batam Rudi, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Bupati Lingga Alias Welo dan wakil Bupati Anambas Wan Juhendra.

Sedangkan Bupati Bintan Apri Sujadi dan wakilnya Dalmasri Syam bersama Bupati Natuna Ilyas Sabili dan wakilnya terlihat absen dan tidak hadir dalam perencanaan Musrembang Provinsi Kepri 2016, untuk merencanakan pelaksanan pembangunan 2017 mendatang.

Sedangkan untuk pimpinan DPRD di tujuh kabupaten/kota di Kepri, dari data absensi hanya dua unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lingga dan Wakil Ketua DPRD Karimun saja yang hadir.
 
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dalam amanahnya mengatakan, dalam pelaksanana pembangunan di Kepri, hingga saat ini masih terlihat disparitas pelaksanaan pembangunan yang belum merata. Hal itu tentunya menjadi tuntutan dan pertanyaan sejumlah masyarakat di Kepri.

"Dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan 2017 yang akan dilaksanakan di Kepri ini, hendaknya dapat lebih mensingkronkan dan melakukan pemerataan program pembangunan ‎di Provinsi Kepri," ujarnya.

Editor: Udin 

---