Sani Curhat Penerimaan DBH Kepri Minim ke Tim Banggar DPR
Oleh : Charles Sitompul
Rabu | 02-03-2016 | 16:46 WIB
sani-banggar-dpr.jpg
Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani berbincang dengan Ketua Tim Banggar DPR, Jazilul Fawaid. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani dan Wakil Gubernur Nurdin Basirun 'curhat' atas minimnya Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2016 bagi Provinsi Kepri ke Tim Badan Anggaran DPR RI.

Hal itu dikatakan, Sani pada 13 orang anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, yang dipimpin Wakil Ketua Tim Banggar DPR, Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB, yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepri, dalam rapat tertutup di Gedung Daerah Kota Tanjungpinang, Rabu (2/3/2016). 

Sani, mengatakan Provinsi Kepri yang awalnya telah memproyeksikan pendapatan dari DBH sebesar Rp400 miliar, ternyata turun hanya Rp17 miliar. 

Akibatnya, tambah Sani, Pemerintah Provinsi Kepri kelimpungan mengatasi defisit anggaran ratusan miliar tersebut, hingga berdampak pada pembangunan yang sebelumnya sudah dialokasikan tetapi karena alokasi dana mengalami defisit, sehingga pemotongan anggaran sebsar 20 persen terpaksa dilakukan di setiap SKPD. 

"Kecuali Dinas Pendidikan dan Kesehatan, anggaran tidak kami potong. Tapi itu pun tetap masih defisit," paparnya lagi. 

Kondisi ini tentunya tidak menguntungkan masyarakat. Janji pemerintah untuk memperbaiki fasilitas publik dan pembangunan akibatnya ikut terganggu. 

"Maka dari itu, kami mohon kepada bapak ibu di DPR untuk ikut membantu kami menanyakan ke Pemerintah Pusat, terkait dengan drastisnya penurunan penerimaan DBH ini," kata Sani.

Menanggapi hal itu, Tim Banggar DPR RI mengatakan, masalah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kepri sebagaimana yang disampaikan Gubernur Kepri akan menjadi perhatian khusus. Anggota Banggar dari fraksi Gerindra, Wilgo Zainar pun keheranan dengan pembagian DBH itu.

"Nanti akan kami tanyakan ke mitra kami kementerian Keuangan masalah ini. Berapa sebenarnya lifting-nya," tegas Wilgo.

Wakil Ketua Tim Banggar DPR-RI yang juga menjadi Ketua tim Rombongan, Jazilul Fawahid juga mengatakan, dengan masukan dan keluhan daerah ini, akan menjadi masukan baginya kepada Pemerintah Pusat, agar kedepan dapat lebih transparan dalam menghitung angka DBH tersebut. 

"Sebab, jika tidak hati-hati, Wilgo khawatir rencana pembangunan yang sudah disusun Pemda akan berantakan," sebutnya. 

Selain melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri, Tim Banggar DPR RI ini, rencananya juga akan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) FTZ Batam. 

Editor: Dodo