TP4D Kajati Kepri Beri Pembekalan Seluruh Pejabat dan ASN Pemprov Kepri

TP4D Kajati Kepri Beri Pembekalan Seluruh Pejabat dan ASN Pemprov Kepri

Oleh : Charles Sitompul

Kamis | 25-02-2016 | 08:50 WIB

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri â€ŽAndar Perdana Widisatono SH. (kanan) (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Untuk memcegah perlambatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan APBD Tim Pengawal, Pengamanan dan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kepri melaksanakan Pembekalan pada seluruh Pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Pelaksanaan Pembekalan TP4D Kejaksaan Tinggi Kepri ini, langsung dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Andar Perdana Widiastono SHâ€Ž dan wakil Kejaksaan Tinggi Kepri Asri Agung Putra SH.MH, yang dihadiri Gubernur Kepri HM.Sani, dan seluruh Kepala SKPD jajaran Pejabat eselon III dan IV dilingkungaan pemerintah Provinsi Kepri, di aula kantor Gubernur Kepri, Rabu,(24/2/2016).

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri â€ŽAndar Perdana Widisatono SH mengatakan, dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, tentang Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah, akan selalu siap melakukan Pengawalan dan Pengamanan seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah khususnya dalam mempercepat penyerpaan anggaran dan pelaksanaan Program pembangunan di Daerah.

"Dari pelaksanaan Pembekalan yang dilakukan saat ini, Kejaksaan Tinggi Kepri, akan selalu terbuka dan Well Come, terhadap konsultasi dan pendampingan yang diminta oleh seluruh SKPD dalam mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kepri," ujar Andar Perdana Pada BATAMTODAY.COM.

Dengan Pelaksanaan Pembekalan TP4D ini, Kajati juga mengharapkan, seluruh SKPD dapat dengan baik melaksanakan seluruh program Kegiatan Pembangunan di Kepri, hingga dapat memberikan manfaat pada seluruh masyarakat.

"Setelah pelaksanaan Pembekalan ini, kami akan terus melakukan Koordinasi dan pendampingan pada Pemerintah daerah hingga sasaran pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan berlangsung dengan baik dan dapat dirasakan masyarakat,"sebutnya.

Kendati memang pelaksanaan Pengawalan Kegiatan sedianya akan dilaksanakan pada waktu perencanaan, hingga dalam setiap kegiatan tidak ada Titipan, atau kepentingan Kelompok dan orang tertentu, dengan sedang berjalanya kegiatan APBD 2016 saat ini, dikatakan Kajati akan terus dilakukan Pengawalan, melalui Konsultasi dan Permintaan pendampingan dari masing-masing SKPD.

"Harusnya pelaksanaan Pengawalan kita lakukan mulai dari Perencanaan, dan walupun kegiatan APBD sudah mulai dilakukan saat ini, pelaksanaan Pengawalan akan tetap mutlak kami laksanakan,"sebut Andar Perdana.

Kajati juga mengatakan, Pembekalan TP4D â€ŽKejaksaan Tinggi Kepri pada seluruh ASN di Pemprov Kepri, bermuara pada Pencegahan tindak pidana Korupsi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah. Tetapi jika sudah diberikan Pembekalann ini, dan masih ditemukan, adanya pennyelewengan, maka penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri akan bertindak tegas, melakukan Upaya Represib atau pengusutan.

"Pelaksanaan Pembekalan TP4D, merupakan upaya Prepentif dan Pencegahan terhadap KKN, Namun demikian, pelaksanaan Pendampingan, bukan untuk memperlemah proses Represif atau pengusutan Korupsi oleh Kejaksaan di Kepri," tegas Andar.

Menyinggung banyak-nya Peretanyaan mengenai Modus dan Sindikasi korupsi yang berkaitan dengan Kelalaian dan Diskresi Kebijakan yang diajukan Peserta dalam Pembekalan, Andar menimpali, kalau pihaknya memberikan penegasan pada seluruh ASN, mengenai Modus dan Sifat-sifat Mensrea dari unsur tindak pidana Korupsi.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri HM.Sani menyatakan, sangat menyambut baik Upaya Pembekalan yang dilakukan TP4D Kejaksaan Tinggi Kepri, Karena selain melakukan pencegahan, pendampingan TP4D juga akan dapat mempercepat serapan pelaksanaan anggaran atas kegiatan yang di Programkan.

"Kami sangat beeterimakasih pada Kepala Kejaksaan atas kegiatan ini, dan melalui kegiatan ini, hendak-nya semua Pejabat Pembantu Kami, akan dapat melakukan koordinasi serta Diskusi dalam percepatan Penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di Kepri,"sebut HM.Sani.

Kepada Seluruh Pejabat SKPD, HM.Sani juga menekankan, agar dalam pelaksanaan Kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme, aturan dan UU yang berlaku.

"Dan jika diperlukan, konsultasi kepada pihak kejaksaan atas kegiatan yang dilakukan, dapat dilaksanakan tanpa ada rasa sungkan," pungkasnya.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Soal PPN 12%, Jokowi : Pemerintah Harus Jalankan, Sudah Diputuskan DPR

Prabowo Bakal Hadiri Puncak Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, GBK

Polri Dinilai Paling Responsif dalam Penegakan Hukum Dibandingkan Kejagung, MA dan KPK

Biaya Haji 2025 Akan Lebih Murah, Menag Ingatkan Penyelenggara Ibadah Haji Jangan Lakukan Penyimpangan

KPK Buka Peluang Panggil Megawati dalam Kasus Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto

Indonesia Disetujui Jadi Anggota BRICS

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Mobil Box Tabrak Warung di Teluk Sebong Bintan, Satu Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Alami Kerusakan Mesin, 400 Penumpang KMP Citra Nusantara dari Kuala Tungkal Tujuan Batam Diangkut KN Sarotama

Polresta Barelang Dukung Penuh PPDB SMA Kemala Taruna Bhayangkara Tahun Ajaran 2025

Polresta Barelang Gelar Apel Siaga Antisipasi Libur Nataru 2024-2025

KN Sarotama Angkut 130 Penumpang dari Kuala Tungkal ke Batam untuk Libur Nataru