Penjabat Gubernur Kepri Temukan Ketidakpaduan Penyaluran CSR di Kepri

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Penjabat Gubernur Kepri menemukan ketidakpaduan pembangunan atas penggunaan triliunan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sejumlah perusahan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan perusahaan lainya di Provinsi Kepri.

"Selama ini, program CSR dari sejumlah perusahaan ini ‎sudah bagus. Tetapi masih seporadis dan parsial serta tidak terkoordinasi dengan program pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Akibatnya, hasil yang dicapai belum dapat meningkatkan kemandirian pada masyarakat yang dibantu,"ujar Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana usai melakukan Forum Rapat Koordinasi yang membahas tentang program dan penggunaan dana CSR yang dilaksanakan sejumlah perusahaan K3S dan SKK Migas seperti Conoco Philips, Primier Oil dan Star Energi di Kabupaten Natuna dan Anambas, Rabu,(2/12/2015) di Gedung Daerah. 

Berdasarkan paparan tiga perusahaan K3S pengeboran minyak dengan SKK Migas kata Agung lagi, mereka telah melaksanakan sejumlah program pembangunan, seperti ruang rawat inap di Rumah Sakit Natuna dan Anambas.  Pembangunan sarana jalan dan lainya termasuk pemberiaan bantuan pendidikan kepada sejumlah siswa asal Natuna dan Anambas yang kuliah di Univesitas dengan total dana puluhan miliar.

Hanya saja program tersebut bersifat amal atau cherity. Sehingga pelaksanaan program CSR itu belum mengarah kepada peningkatan, kapasitas dan kapabilitas kegiatan pr‎ogram pada masyarakat, untuk bisa mandiri pada bidang kegiatan ekonomi yang digelutinya.

Itu terjadi akibat program yang dilakukan belum dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan tersingkronisasi dengan program Pemerintah Daerah. Sehingga terkesan menjalankan programnya masing-masing .

"Sebenarnya bukan salah mereka namun lebih disebabkan karena selama ini komunikasi yang belum terbangun dan terpadu dalam menyusun dan memprogramkan pelaksanaan CSR tersebut,"ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan yang telah dilaksanakan itu akan menjadi tumpang tindih dengan kegiatan program  yang menimbulkan Ineffisiensi pelaksanaan pembangunan. "Melalui Rapat Koordinasi ini, kedepan perusahaan K3S dan SKK migas serta Pemerintah juga sepakat, sistem pelaksanaan program akan dikoordinasikan. Sehingga pelaksanaan program dapat dipadukan dengan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Daerah dan Daerah Tk II,"ujarnya.

Agung berharap dengan adanya singkronisasi ratusan perusahaan yang ada di daerah maka kegiatan CSR yang akan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan tersebut, akan tercipta program pelaksanaan pembangunan yang terpadu.

"Sebagai wujud aksinya maka seluruh perusahaan K3S serta ratusan perusahaan lainya di daerah Tk II, pada Januari 2016 mendatang akan melaksanakan MoU keterpaduaan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan perusahaan masing-masing. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya.

Editor  :  Udin

---