Penerimaan CPNS Hanya untuk Formasi Mendesak

Penerimaan CPNS Hanya untuk Formasi Mendesak

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 16-11-2015 | 09:00 WIB

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi saat ke Tanjungpinang. (Foto: Habibi)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang- Ada yang tetap dijaga oleh pemerintah Presiden Jokowi. Yaitu, tetap memberlakukan moratorium penerimaan Calon Pegawi Negeri Sipil (CPNS). Penegasan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi saat berkunjung ke Tanjungpinang, Jum'at (13/11/2015) lalu. Jakarta tetap akan menekan laju pertumbuhan pegawai pemerintah hingga mencapai posisi zero growth.

Meski demikian, pemerintan tetap akan dilakukan secara tertutup dan lebih selektif untuk menghasilkan Sumber Daya Manusai Aparatur yang kompeten, profesional serta memiliki kualitas yang lebih baik.

"Peneriman CPNS akan tetap ada dan dilakukan, selama ada formasi yang sangat diperlukan dalam mengisi tugas-tugas di perintahaan. Namun pola rekrutmantnya, akan dilakukan secara tertutup dan tidak terbuka seperti preode-periode sebelumnya," ungkap Menpan-RB Yuddy kepada wartawan di Tanjungpinang, Jumat,(13/11/2015) lalu.

Disingung mengenai masih banyaknya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih kurang di sejumlah pemerintahan di daerah, sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja, Yuddy mengakui, jika saat ini memang, semua daerah masih banyak kekurangan formasi. Tetapi, tambah Yuddy, pemerintah pusat memiliki grand design tersendiri dalam pelaksanaan penerimaan pegawai.

"Alasanya, selain menjaga zero growth, persentase alokasi anggaran untuk belanja keburuhan pegawai setiap tahunya di APBN dan APBD juga sudah ditetapkan. Seperti Provinsi, tidak boleh lebih dari 25 persen, untuk Kementeriaan dan Lembaga (KL) Pusat tidak boleh lebih dari 40 persen," tegasnya.

Untuk Kabupaten/kota, Tambah Yuddy, Anggaran Belanja Pegawainya, juga nantinya akan ditetapkan. Sehingga, ke depan anggaran belanja pegawai di APBN dan APBD secara Nasional tidak boleh terus menerus meningkat tetapi harus ada limitnya.

"Hal ini bertujuan, agar anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk sektor kegiatan masyarakat bisa semakin besar volumenya dan tidak terbebani dengan anggaran biaya belanja pegawai secara terus menerus. Demikian juga postur pegawai ke depan," tutur Menpan-RB Yuddy.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Dorong Pertumbuhan UMKM, Target KUR 2025 Naik Jadi Rp 300 Triliun

Korlantas Polri Siapkan Teknologi Canggih dan Ambulans Udara untuk Operasi Lilin Nataru 2024-2025

Pastikan Ibadah Natal 2024 Aman dan Nyaman, Polres Natuna Sterilisasi Gereja

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Luncurkan Kredit Investasi Padat Karya Senilai Rp 20 Triliun

Polres Natuna Siapkan Pos Pelayanan di Pelabuhan Binjai untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025

Damkar Kerahkan 5 Mobil Padamkan Api di KMP Mulia Nusantara, 47 Kendaraan Dievakuasi

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Pemantauan Napiter Katagori Merah, Oranye dan Hijau di Indonesia

Kapal Roro KMP Mulia Nusantara Terbakar di Telaga Punggur

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

Tingkatkan Kapasitas dan Militasi Kader, PAN Gelar Bimtek dan Workshop Anggota Legislatif

PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran dan Bobby Nasution

Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi, Bukan Pemilihan Langsung