Komisi IV DPR-RI Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Ketahanan Pangan Kepri
Oleh : Charles Sitompul
Selasa | 03-11-2015 | 09:29 WIB
IMG_20151102_160508_edit.jpg
Ketua Komisi IV DPR-RI Pusat, Herman Khairon. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Anggota Komisi IV DPR-RI, berjanji akan mendesak dan mendorong pemerintah pusat untuk memperhatikan ketahanan pangan, khususnya beras dan gula di Provinsi Kepri. Terutama, saat menghadapai Pilkada, natal dan tahun baru ini. 

Desakan itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR-RI Pusat, Herman Khairon, usai melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Kepri, Bupati, Wali Kota serta Kepala Bulog Divre Tanjungpinang, yang merupakan rangkaian kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Kepri, Senin,(2/11/2015)

Herman Khairon mengatakan, dengan terdeteksi masalah ketahanan pangan saat ini, hendaknya pemerintah pusat dapat menyelesaikan dengan cepat, tepat dan cermat, sesuai dengan mekanisme dan kebijakan yang berlaku. 

"Masalah ancaman ketahanan pangan sebagai mana yang diutarakan Gubernur tadi, akan menjadi perhatian kami dalam mendorong pemerintah pusat, untuk segera mengantisipasi dengan cepat, sermat dan tepat," ujarnya. 

Jika dilihat dari sektor efisiensi dan keterjangkauaan masyarakat di daerah, khususnya mengenai harga, mendatangkan beras dari luar negeri, DPR-RI juga menyatakan akan mendorong pelaksanaan tersebut.

"Karena hal ini menyangkut kebijakan dan kewenangan pemerintah, hal ini yang nanti akan kami dorong. Kalau perhitunganya dari sisi efesiensi, dan keterjangkuan masyarakat di daerah serta dapat lebih murah, mendatangkan beras dari negara luar langsung ke Kepri, Saya kira tidak menutup kemungkinan, tetapi yang perlu diperketat adalah sistim pengawasan, khususnya mengenai Kuota dan dan Penanganan distribusi," ujarnya. 

Anggota Legislatif dari Fraksi Demokrat ini juga mengatakan, dalam mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengangkut ketahanan pangan ini, DPR-RI juga nantinya akan meminta Bulog sebagai distribusi tunggal (Single Windos Distribution) dalam pelaksanan pendistribusian beras yang dibutuhkan masyarakat Kepri, khusunya dalam menjawab ketahanan pangan di Kepri. 

"Mengenai apakah nanti akan disuplai dari daerah lain atau dari negara luar, DPR-RI menyerahakan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah pusat. Mana yang memungkinkan akan dilakukan pemerintah, kami akan mendorong guna mengatasi permasalahan krisis pangan di Kepri ini," tegasnya.

Editor: Dardani