APBD Perubahan 2015 Kepri Akhirnya Disahkan Rp 2,9 Triliun

APBD Perubahan 2015 Kepri Akhirnya Disahkan Rp 2,9 Triliun

Oleh : Charles Sitompul

Rabu | 28-10-2015 | 18:28 WIB

Ketua DPRD dan Penjabat Gubernur Kepri menandatangani naskah Nota Keuangan APBD-P 2015 menjadi Perda APBD-P 2015. (Foto: Charles Sitompul)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2015 akhirnya disahkan sebesar Rp2,9 triliun dalam sidang paripurna DPRD Kepri, setelah sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan sempat menolak memberikan pandangan, Rabu (28/10/2015).

Fraksi yang dipimpin oleh Tawarich itu akhirnya menerima setelah melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubenur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Baca: Fraksi PDI-P Tolak Beri Pandangan, Pengesahan APBD-P 2015 Kepri Sempat Diskors

"Pihak Pemerintah Kepri telah menunjukkan entry poin nota keuangan setelah perubahan dari pembahasan, dan dari apa yang ditunjukkan kepada kami 100 persen tidak ada perubahan. Selain itu pihak eksekutif juga menyatakan akan segera memberikan nota keuangan APBD-P 2015 dengan sesegera mungkin ke pada kami," kata Tawarich.

Tawarich juga mengatakan, â€Žjika berkas yang disampaikan tadi tidak ada perubahan, maka dengan berat hati, Fraksi PDI-P menyatakan menerima dan selanjutnya menyatakan menyetujui APBD-P untuk disahkan.

Adapun struktur APBD Perubahan 2015, sebagaimana yang dibacakan Sekretaris Dewan Hamidi, mengatakan, dari Rp 2,9 triliun APBD P Kepri, proyeksi pendapatan yang semula dalam APBD murni ditargetkan Rp 3,2 triliun berkurang Rp 435 miliar dan tinggal Rp 2,7 triliun.

Berkurangnya total APBD-P 2015 Kepri, juga mengalami defisit pada belanja yang sebelumnya diproyeksikan Rp3,6 triliun dalam APBD Murni menjadi Rp 2,9 triliun.

"â€ŽPenerimaan semula dialokasikan Rp 458 miliar pada APBD P berkurang Rp 322 miliar sehingga asumsi penerimaan menjadi Rp 136 miliar. Pengeluaran tetap Rp 15 miliar, sedangkan total pembiayaan netto sebelumnya Rp 435 miliar menjadi Rp 121 miliar," ujar Hamidi.

Dengan disahkannya RAPBD-P ini menjadi Perda APBD-P 2015, selanjutnya pemerintah, memiliki waktu tiga hari untuk diajukan ke Mendagri sebagaimana yang diamanatkan UU.

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 %, Sultan: Yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Temui Pengunjuk Rasa, BP Batam Tekankan PSN Rempang untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pesan Natal 2024, PGI Ajak Umat Kristen Peduli Isu Perubahan Iklim

Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru, Kadisdagin Tanjungpinang Sidak ke Pasar dan Distributor

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Batam dalam Kondisi Darurat Sampah, Lik Khai: Pengelolaannya Semakin Buruk

Pelantikan 43 Anggota DPRD Kepri Periode 2024-2029 Diwarnai Tepuk Tepung Tawar

Bobby Jayanto Tinjau Lahan Hibah dan Beri Bantuan Pembangunan Mushola di Pelantar KUD