KPU Kepri Mangkir di Sidang Sengketa Pilkada Gugatan Timses SAH

KPU Kepri Mangkir di Sidang Sengketa Pilkada Gugatan Timses SAH

Oleh : Charles Sitompul

Senin | 20-10-2015 | 09:16 WIB

Ilustrasi Pilkada serentak. (Foto: Dok Batamtoday.com)

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang -Melalui secarik kertas yang dikirimkan ke Bawaslu Kepri, KPU Provinsi Kepri menyatakan, belum dapat menghadiri sidang gugatan sengketa Pilkada yang dimohonkan Timses pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Soerya Resapriono-Ansar Ahmad (SAH). Alasannya, karena Ketua Komisioner KPU Kepri Said Sirajuddin tidak berada di Tanjungpinang.

"Musyawarah dalam sidang gugatan sengketa Pilkada yang diajukan Timses SAH terpaksa kami undur, karena KPU beralasan, Ketua KPU-nya sedang tidak berada di tempat, Selain itu pihak KPU juga mengaku, sedang melakukan pembahasan dengan KPU Batam, terkait dengan gugatan sengketa yang diajukan," ungkap Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada pada BATAMTODAY.COM Senin (19/10/2015).

Pemberitahun Komisioner KPU ini, kata Razaki, disampaikan KPU melalui surat ke Bawaslu atas surat penggilan yang dilakukan Bawaslu ke KPU sebelumnya. Baca: Timses SAH Gugat KPU atas Penghapusan 52 Ribu Pemilih Batam

"Atas dasar itu, pelaksanaan musyawarah kedua, kami jadwalkan pada Selasa (20/10/2015), dengan agenda yang sama, pelaksanaan Musyawarah atas gugatan sengketa Pilkada yang diajukan," tambahnya.

Sesuai dengan waktu masa penanganan sengeketa Pilkada, imbuh Razaki, Bawaslu memiliki 12 hari kerja untuk memberikan Pustusan atas setiap gugatan sengketa, hingga pelaksanaan musyawarah akan kembai dijadwalkan.

"Selain itu, kami juga akan mendengarkan tanggapan dan jawaban KPU selaku termohon atas gugatan pemohon dalam sengketa Pilkada ini. Selanjutnya, pemeriksaan alat bukti, dan dilanjutkan dengan pemberiaan kesimpulan," ujarnya.

Jika tidak ditemukan kata sepakat dalam musyawarah dalam gugatan Sengekta Pilkada yang diajukan pemohon dan termohon, maka Bawslu Kepri akan memberikan putusan atas fakta dan data yang telah diperiksa. Dan keputusan akan dikeluarkan dalam 12 hari masa kerja.

Keputusan Bawaslu sendiri atas sengketa pemilu yang diperiksa, bersifat mutlak dan mengikat baik pada termohon maupun pemohon.

"Rapat musyawarah tadi, baru mengenai sengketa Pilkada, sedangkan mengeni laporan dugaan pelanggaran pidana Pilkada sebagai mana yang dilaporkan Timses Paslon SAH juga, masih kami rapatkan di tingkat Gakumdu," jelas Razaki lagi.

Editor: Dardani

TERKINI
POPULER

Berantas Judi Online, Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Terpadu

Halalbihalal Idulfitri 1445 H, Diharapkan Bintan Jadi Negeri Baldhatun, Toyyibatun wa Robbunghofur

Ayo, Ada Pelayanan KB Gratis di Puskesmas Kabupaten Bintan

PWI Gelar UKW di Hotel Mahavira II di Nabire Provinsi Papua Tengah

Nilai 95

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi Online di Indonesia Tembus Rp 327 Triliun

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Kapolda Kepri, Roby Kurniawan dan Nurdin Basirun Kompak Hadiri Open House Apri Sujadi

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

KPU Luncurkan Tahapan Pilkada Serentak 2024 di Candi Prambanan

KPU Anambas Sosialisasikan Tahapan Pilkada 2024

Komisi II DPR Klaim Pemilu 2024 Berjalan Sukses