Bahas Transportasi di Kepri, Agung Mulyana Temui Menhub Jonan
Oleh : Charles Sitompul
Kamis | 08-10-2015 | 09:29 WIB
Pertemuan_Pj.Gubernur_dengan_Menteri_Perhubungan_edit.jpg
Suasana pertemuan Agung Mulayan dengan Menhub Jonan. (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di Kepulauan Riau, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menemui Menteri Perhubungan (Menhub) RI Ignasius Jonan di kantornya di Jakarta, Rabu (7/10/2015). 

Pada kesempatan ini Gubernur didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kepri Muramis, Agung Mulyana, membeberkan berbagai persoalan trasportasi di Kepri. Agung juga minta percepatan penerbitan izin usaha dan operasional pelabuhan untuk BUMD PT Pelabuhan Kepri. 

Menanggapi permasalahan itu, Menhub menyatakan sangat mendukung. Namun demikian, dia meminta agar dicek kembali kecukupan modal yang dimiliki PT Pembangunan Kepri.  Karena berdasarkan peraturan, PT Pembangunan Kepri baru boleh beroperasi jika memiliki modal cash sebesar Rp250 miliar. Nilai modal ini sendiri tidak semuanya dalam bentuk uang, melainkan bisa dalam bentuk asset dan sebagainya.

“Selama ini teman-teman di daerah salah menilai terkait modal cash Rp.250 miliar itu. Kita menilai semuanya harus dalam bentuk uang tunai. Yang benar itu bisa dalam bentuk asset atau apa-apa yang dibolehkan dalam peraturan kementerian perhubungan. Dari sini kita menjadi tau, selama ini terdapat kesalahan pengertian, dan dari sini kita bisa mendapatkan solusinya," kata Jonan sebagai mana ditirukanAgung Mulyana usai melakukan pertemuan. 

Atas masukan Menhub itu, Agung Mulyana menyatakan, akan melakukan pemeriksaan total modal dan asset yang dimiliki PT Pelabuhan Kepri. Karena keberadan asset merupakan langkah awal guna menggolkan izin usaha pelabuhan yang diajukan untuk PT Pelabuhan Kepri sendiri.  â€œTentu kita akan cek kembali kekayaan asset yang dimiliki PT Pelabuhan Kepri itu,” ujar Agung. 

Selain masalah izin usaha PT Pelabuhan Kepri, Agung juga mengemukakan rencana pengembangan pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau terpencil yang ada di Kepulauan Riau. Menanggapi hal itu, Menhub juga sangat menyambut baik dan siap untuk mengucurkan dana bantuan yang pengalokasiannya dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) nantinya. 

Namun demikian Pemerintah Provinsi Kepri harus menyiapkan NSPK (Norma Standard Prosedur dan Kriteria ) yang akan digunakan  untuk menjadi petunjuk teknis bagi penyaluran  DAK di tahun yang akan datang. Adapun NSPD itu sendiri ditetapkan oleh Menhub.

“Intinya Menteri Perhubungan sangat serius sekali menanggapi setiap keluhan yang kita sampaikan. Dan dia sangat siap membantu kita dalam bentuk apapun yang kita mau. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus membangun jalus transportasi kita, baik laut, udara dan darat,” kata Agung lagi.

Bahkan, Menhub juga siap memberikan tambahan dua unit kapal lagi dalam bentuk hibah pada tahun ini, guna menambah moda transportasi laut yang selama ini menjadi keluhan masyarakt. Kemudian 3 unit kapal akan deberikan lagi  pada tahun depan.

“Secara keseluruhan, kita akan mendapatkan bantuan sebanyak 9 unit kapal. 5 unit diantaranya akan diserahkan tahun ini dan tahun 2016 nanti. Sedangkan empat unit lainnya akan diserahkan tahun 2017. Tentu batuan ini sangat membantu sekali bagi kita. System pengoperasiannya akan kita sesuaikan dengan jadwal kapl regular PT PELNI tentunya,” kata Agung.

Gesa Bandara Letung dan Tambelan

Terkat dengan pelabuhan udara, pada pertemuan ini Agung dan Jonan juga inten membahas keberadaan Bandara Letung dan Tambelan yang saat ini sedang dalam progress pengerjaan. Baik  di Letung maupun di Tambela, kedu bandara ini sudah hamper selesai dengan panjang landasan 1200 meter.

Menyangkut panjang landasan tersebut, sebagaimana dijelaskan Agung, bahwasanya Menhub minta agar bias diperpanjang lagi hingga maksimal 1800 meter. Dengan demikian bias didarati oleh peswat berbadan besar sekelas Hercules.

“Untuk Letung dan Tambelan, Menhub minta segera disiapka pengoperasiannya, Dan panjang 1200 meter yang ada sekarang dinilai masih kurang panjang dan perlu dperpajang minimal 1800 meter,” kata Agung.

Menteri Perhubungan sendiri mengapresiasi dengan lahan yang telah disiapkan Pemda terkait bandara di Letung tersebut. Dan jika Pemda mampu menyediakan lahan lagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan siap membangun untuk memperpanjang Bandara Letung  hingga selesai. 

“Menteri mengatakan, kesediaan bandara yang memadai di daerah perbatasan itu penting. Terutama untuk kegiatan-kegiatan social dan untuk mensubsidi logistic ketika terjadi sesuatu yang tidak diingikan di daerah. Dan pesawat Hercules adalah ‘truk’ udara yang kita punya yang bsa melakukan itu. Namun diperlukan sarana bandara yang memadai,” tutur Agung mengulang ucapan Menteri Perhubngan Ignasius Jonan.

Editor: Dardani

Berita Lainnya

Peringatan Hari Jadi ke-241 Kota Tanjungpinang Diisi Tausiyah hingga Panggung Hiburan Rakyat

21-12-2024 | 19:04 WIB

BAZNAS Kepri Targetkan Penerimaan Zakat Rp 15 Miliar di 2025

21-12-2024 | 17:04 WIB

Satu Unit Rumah di Desa Nyamuk Anambas Hangus Terbakar, Nihil Korban Jiwa

21-12-2024 | 14:44 WIB