Hanya saja BPPT terkendala dengan biaya operasional untuk membuat hujan buatan tersebut. Khususnya pengangkutan pesawat yang akan menabur garam es dan material lain ke udara, dalam pembuatan hujan ‎buatan tersebut.

"Untuk mewujudkan pembuatan hujan buatan ini saya akan kembali menghadap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. Sebab kondisi alam yang sudah dalam 2 bulan ini mengalami kekeringan," ujarnya.

Selain itu, Agung juga telah memberitahukan situasi dan kondisi kemarau panjang yang melanda Provinsi Kepri ke pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat membantu mengatasi terjadinya bencana kekeringan akibat kemarau panjang ini.

Untuk melaksanakan hujan buatan, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, juga akan menemui Kementerian PU untuk menggesa dan memanfaatkan Proyek Air Minum Olahan Sea Wather Rivers Osmosis (SWRO) yang saat ini telah dibangun di Tanjungpinang.

"Saat ini kan proyek air minum olahan (SWRO) yang dibangun Bagian Pencairan Kementerian PU di Tanjungpinang ini kan sudah siap. Tetapi belum diserahkan ke Pemerintah Daerah. Nah, ini yang akan saya tanya dan minta kepada Kementerian PU, jika memang sudah berfungsi agar dapat dimanfaatkan,"ujarnya.

Terkait teknis pengelolaan, pemerintah provinsi akan mempertanyakannya terlebih dahulu kepada Kementeriaan PU. Jika pelaksanaan proyek pengolahan air laut menjadi air minum (SWRO) serta pemasangan pipa sekunder dan primernya sudah siap, selanjutnya harus diserah-terimakan dari Pusat ke Daerah.

"Untuk pengelolaan serta penerapan tarif, apakah nanti akan melalui PDAM atau badan lainya, akan kembali dibicarakan ditingkat Daerah," ujarnya mengakhiri

Editor: Udin