BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepri, melalui Dinas Pendidikan memangkas habis anggaran bantuan belajar mahasiswa tahun 2015 menyusul defisit anggaran yang mencapai Rp 800 miliar.
Sumber di Dinas Pendidikan Kepri, mengatakan semua anggaran beasiswa dan bantuan belajar yang sebelumnya telah dialokasikan pada APBD murni 2015, akan ditiadakan pada APBD perubahan akan akan dibahas pada September 2015 nanti.
‎"Semua bantuan belajar dan beasiswa bagi mahasiswa di sejumlah universitas yang sebelumnya telah dianggarkan di APBD Murni 2015, akan dipangkas dan terancam ditiadakan pemerintah," kata sumber kepada wartawan Jumat (21/8/2015).
Pejabat ini juga mengatakan meskipun belum disahkannya APBD Perubahan oleh DPRD Kepri, bisa dipastikan keputusan tersebut tidak dapat dihindari, karena dalam rasionalisasi pengurangan 30 persen kegiatan di SKPD, telah dimasukan sebagai kegiatan yang akan dipotong pada pembahasan draft APBD Perubahan mendatang.
"Memang hal ini, menjadi keputusan yang akan sulit dilakukan, tetapi hal ini harus dilakukan, dalam menghindari kesalahan-kesalahan dikemudian hari, selain itu juga untuk menjaga cash flow keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepri," kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Robert Iwan Loriaux tidak menampik hal tersebut. Namun Robert mengatakan, kepastian akan dilihat pada pembahasan APBD Perubahan Provinsi Kepri nanti.
"Salah satu yang masuk dalam rasionalisasi, tetapi kepastiannya nanti dalam pembahasan APBD, saat ini kan belum dibahas," ujarnya
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepri akan melakukan rasionalisasi program dan melakukan pemangkasan dana perjalanan dinas kepala daerah, lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seiring dengan defisitnya APBD pasca-pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH).
Gubernur Provinsi Kepri Muhammad Sani mengatakan pihaknya telah memerintahkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam hal ini Sekda Kepri, untuk melakukan inventarisir besaran defisit dari adanya pengurangan DBH ke Provinsi Kepri 2015.
Selanjutnya pemerintah ‎Kepri akan melakukan rasionalisasi program pelaksanaan pembangunan dan pemangkasan dana perjalanan dinas untuk mengurangi defisit alokasi anggaran yang terjadi.
"Nanti akan kita bahas dan sinkronkan lagi, ‎program-program apa saja yang akan kita rasionalisasi," sebutnya, Rabu (15/4/2015).
Sani menambahkan akan ada sejumlah program yang akan dipangkas, khususnya yang tidak strategis dengan penundaan pelaksanaan pada 20216.
Sementara guna menutup kekurangan defisit APBD dan penerimaan DBH, Sani juga meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kepri, untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan PAD termasuk menggali dan mengoptimalkan sektor pendapat lainnya, sesuai dengan aturan.
Editor: Dodo
