BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dua hari menjelang masa jabatannya sebagai Gubernur Provinsi Kepri berakhir, Muhammad Sani masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Melalui silaturahim dengan sejumlah awak media di Kepri itu, Sani mengaku selama memimpin Kepri, hampir tidak ada sekat dan jarak antara wartawan dengan dirinya.

Diakui Sani, kendati sering dihadapkan dengan pertanyaan kritis dan bahkan sering memojokkan, namun sebagai Kepala Daerah, dirinya harus siap untuk dikritisi yang tentunya dengan argumentasi dan penyampian yang sehat.

"Satu hal yang sangat membesarkan hati saya, selama menjabat sebagai Gubernur dan hingga dua hari lagi masa jabatan saya berakhir, selama ini hubungan Pemerintah Kepri dan saya sebagai Gubernur dengan wartawan, secara emosional sangat dekat, dan hampir tidak ada sekat antara masyarakat wartwan dengan pemerintah," kata Sani di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (18/8/2015). 

Terkait dengan pembangunan, Sani yang saat itu kepada wartawan mengatakan, jika sesuai dengan penilaian Pusat, sebanyak 85 persen program yang ditaja di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sesuai dengan visi dan misinya terlah berhasil dilaksanakan.

"Dengan selesainya masa tugas jabatan gubernur yang diamanahkan masyarakat kepada kami, tentu ada jugalah keberhasilan-keberhasilan yang kita capai. Namun di sebalik itu, memang juga masih ada yang belum dapat dilaksanakan. Dan hendaknya kami berharap sejumlah program tersebut akan dapat dilaksanakan di masa yang akan datang," kata mantan Bupati Karimun ini.

Sejumlah kekurangan dirinya dan seluruh staf Pemerintah Provinsi Kepri selama menjabat dalam kurun waktu lima tahun, dikatakan Sani, merupakan tanggung jawabnya selama mengemban rugas sebagai kepala derah. Sani juga berharap atas segala kekurangan dirinya bersama Wakil Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepri selama bertugas hendaknya dapat dimaafkan semua pihak.

"Kadang memang diantara kita sering ada perbedaan pendapat dan kritik yang disampaikan, dan kami sebagai pemimpin sangat merespons hal tersebut dengan melakukan perbaikan, baik yang ditulis dan disoroti media, maupun masyarakat lainya," kata Sani.

Jika dirunut ke belakang kata dia, sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, dirinya mulai fokus terhadap sejumlah langkah dan kebijakan yang dilakukan selama lima tahun. Khususnya menyangkut listrik, air, pendidikan, dan penanganan masyarakat miskin di Kepri yang pada saat itu, dari 1,8 juta jumlah masayarakat Kepri menurut BPS, 35 ribu KK atau 16,5 persen dari total jumlah masyarakat Kepri diantaranya terkategori miskin.

"Dengan tekat pelaksanaan pengentasakan kemiskinan ini, hingga kami melakukan program percepatan pengentasan kemiskinan, dengan membuat MoU dengan seluruh Kepala Daerah tingkat II, dan meluncurkan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Melalui MoU Pemprov Kepri dengan Kabupaten, pengalokasian dana dibagi menjadi 2:1, atau kabupaten/kota yang mengalokasikan dana untuk pembangunan RTLH Provinsi Kepri akan menambah dua, demikian kelipatanya," kata Sani.

Hingga saat ini, dari 35 ribu KK RTLH Kepri sebelumnya, dalam jangka waktu lima tahun kepemimpinan Duo HMS telah melakukan pembangunan RTLH bagi masyarakat miskin. 

"Selain itu, ada juga program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakt lainnya berupa komponen seperti subsidi di bidang kesehatan, pendidikan dan usaha kecil menengah. Sehingga dari 16.5 persen penduduk miskin di Kepri pada 2010 saat ini menurut BPS hanya tinggal 8,2 ‎persen saja yang tersisa, dengan tunggakan RTLH bagi masyarakat miskin yang belum terbangun ada sekitar 13 ribu rumah, dan diharapakan akan dapat diselesai oleh pemerintahan yang akan datang," ujarnya.  

Di sektor kebutuhan listrik, kata Sani, dua hari setelah dilantik sebagai Gubernur dirinya dan Soerya Respationo langsung berangkat ke Jakarta untuk menghadap Dirut PLN (Persero) kala itu dijabat Dahlan Iskan, untuk meminta solusi pemenuhan daya listrik di Kepri.   

"Alhamdulillah, kendati hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi dengan tambahan mesin sewa oleh PLN dari Singapura, bertambahnya Pembangkit Listrik Tenaga Gas 9 MW di Tekojo, Kijang serta pembangunan pembangkit dengan daya 9 MW di Dompak serta dengan penambahan mesin sewa pembangkit listrik PLN, saat ini sudah agak memadai di Kota Tanjungpinang, kendati tidak kita pungkiri masih ada pemadaman," ujarnya.

Di samping konsep jangka pendek dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTMG) untuk jangka panjang, Sani juga mengaku optimis, progres pembangunan 110 Megawatt interkoneksi listrik Batam-Bintan akan terealisasi dan selesai pada akhir 2015 kendati dirinya tidak menjabat lagi sebagai gubernur.

"Memang pelaksanaan interkoneksi ini terkesan melambat, tetapi kebijakan seluruhnya adalah di Pemerintah Pusat, PT PLN (Persero) dan BUMN, dan melalui laporan progress yang saya terima, hingga saat ini, kendala dsalam menghubungkan listrik interkoneksi Batam-Bintan, tinggal pada 3 titik tower di Tanjung Talok-Bintan yang belum selesai, sehingga jika ketiganya selesai, listrik dari Batam sudah dapat dialirkan ke gardu PLN di Tanjunguban," jelasnya.

Dengan masuknya daya listrik dari Batam ini, Sani menyatakan, maka kekuatan daya listrik Tanjungpinang-Bintan akan mencapai 120 Megawatt.

"Listrik dan air hingga saat ini berangsur-angsur mulai terjawab, karena kami juga sadar, masalah listrik ini menjadi rencana utama di Kepri, demikian juga di sejumlah pulau. Harapan kami, konsep pembangunan pembangkit dengan skala kecil seperti PLTMG di Tekojo dan Dompak dapat dilanjutkan di sejumlah pulau-pulau lain di Kepri, hingga dengan demikian visi merangkai pulau dengan listrik akan dapat dilakukan," pungkasnya. (Bersambung) 

Editor: Dodo